Wisma Sidalapai. Foto: Indriyani / JPNews

JPNews - Anggota DPRD Lampung Barat (Lambar) Nopiayadi angkat bicara terkait lontaran Kadisporapar Ronggur  L. Tobing yang yang sempat mengatakan bakal mengambil memotong gaji kayawan Wisma Sidalapai untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) wisma milik pemkab itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Rabu, dengan lugas menyebut penggunaan gaji karyawan untuk mencapai target PAD wisma milik pemerintah daerah itu tak dibenarkan dalam bentuk apapun.

"Sebatas karyawan itu melaksanakan tugaskannya maka membayar hak karyawan mejadi tanggung jawab pemkab," ujarnya.

Dikerahui, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Ronggur L Tobing terhadap 10 karyawan wisma sindalapai yang cenderung mengancam menuai keritik dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Rakyat LB, Anton CM, Selasa (19/11).

Anton menyayangkan kata-kata yang dilontarkan Kepala Disporapar Lambar kepada karyawan Wisma Sindalapai yang bernada ancaman pemecatan dan penggunaan uang gaji.

"Itu bukan sebuah motivasi, kalau sampai ada ancaman. Melaikan bahasa preman jalanan. Sangat merugikan karyawan selaku masyarakat kecil. Disayangkan keluar dari seorang pejabat," katanya.

Dikatakan Anton, apa lagi hal tersebut berlatarbelang tidak terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan Pemkab dari pengelolaan penginapan milik daerah itu.

"Masalah PAD terpenuhi atau tidak terpenuhi kita harus melihat kesiapan dari wisma sindalapai itu sendiri. Apakah wisma sindalapai itu sudah cukup memadai untuk dijadikan penginapan eksekutif sesuai dengan momenklaturnya apa belum. Masalah harga mampu bersaing tidak dengan hotel yang telah memenuhi standar," katanya.

Meskipun kalau bicara wisma milik pemkab itu, lanjut Anton, seharusnya Wisma Sindalapai tidak kesulitan dalam melakukan promosi dalam menarik pengunjung. Sebab, Wisma yang kono jadi cagar budaya itu merupakan penginapan yang telah ada sejak dulu. Bahkan, terbilang penginapan pertama yang ada di Lambar.

Akan tetapi, kata Anton, ada masalah tersendiri yakni terkait fasilitas yang harus segera dibenahi. Dimana, hal ini membuat sangat mempengaruhi niat pengunjung untuk menginap. Dampaknya, wisma sindalapai kesulitan dalam memenuhi target PAD.

"Masalah Promosi, orang-orang sudah pada tahu sindalapai dan dikenal orang. Tapi ada yang gak bener, terutama fasilitas. Coba dulu penampilan sindalapai dibuat menarik dari segi luar dan dibarengi dengan fasilitas-fasilitas lainnya untuk memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan. Jangan hanya pelayanan tidak lebih dari nasi goreng," cetusnya.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Ronggur L Tobing mengaku telah mengancam akan memecat 10 karyawan Wisma Sindalapai.

Selain itu, dia juga mengaku akan memotong gaji 10 kayawan tersebut untuk mentutupi pendapatan asli daerah (PAD). 

Meski demikian, Ronggur berdalih tindakan tersebut sebagai pembinaan sekaligus untuk memotivasi 10 karyawan tersebut agar bekerja maksimal dalam mengelola Wisma Sindalapai.

"Ya, benar (mengancam karyawan Sindalapai), tapi ini hanya untuk motivasi adik-adik (karyawan wisma) agar lebih baik lagi dalam bekerja. Kami ini kan sayang dengan mereka. 

"Diclosing stetmen saya juga disampaikan mengenai gaji yang belum dibayar, saya telpon bendahara dan sedang proses mudah-mudahan hari Senin. Karna tukin kami saja belum keluar, biasanya kan kerja dulu baru dibatar. Nan ini kami bayar duluan hanya untuk kesejahteraan bersama. Jadi gak ada itu sampai pemotongan uang gaji," kata Ronggur L Tobing saat ditemui JPNews di ruang kerjanya, Jumat (15/11).

Ronggur menyatakan, tidakan itu dilakukan karena manajemen wisma milik Pemkab Lambar itu tidak baik. Bahkan, dia menyebutkan, kondisi itu sudah terjadi sejak pengelola sebelumnya (sebelum Ronggur jadi Kadisporapar). Teguran yang dilakukan semata-mata untuk merubah gaya pengelolaan wisma ke arah yang lebih baik.

"Dari tingkat kedisiplinan pegawai saja tidak ada. Saya sering ke wisma untuk mengecek. Terutama beberapa hari terakhir. Karena rumah deket, pagi mau ke pasar saya bilang ke orang rumah untuk mampir dulu melihat kondisi wisma. Tapi apa yang ditemui, karyawan seenaknya sendiri. Puncaknya, beberapa hari lalu, saya minta buku tamu untuk mengecek berapa tamu yang masuk tapi tidak ada," kata Ronggur.

Dia menginginkan, manajemen mengelola wisma sesuai standar operasi (SOP) kerja. Terutama untuk pegawai wisma yang dinilai saat ini tidak jelas dalam pengelolaannya. 

"Sekarang ini kan gak jelas. Pengelolaannya bagaimana. Maunya kan ada SOP. Bila perlu kamibelikan penjerprin untuk pegawai. Inikan gak jelas selama ini. Ini saya yang ngatur harus ikut aturan saya dong. Bila tidak mampu memenuhi anturan atau terbebani dengan aturan ya silakan mundur. Harusnya kan begitu," ujarnya lagi.

Dikatakan Ronggur, mengenai target PAD dari Wisma Sindalapai, selama ini tidak pernah tepenuhi. Dan itu, menjadi catatan penting pada masa kepemimpinannya.

"Itu yang akan kami benahi. Karena selama ini target tidak pernah tercapai. Mereka tidak ada beban. Di sini beban PAD itu, dari itu kami akan benahi," ucapnya.

Selama ini yang menjadi masukan besar PAD dari Wisma Sindalapai yakni dari kegiatan pemda. Terutama kegiatan dari Disporapar. Mulai dari kegiatan festival sekala brak, muli mehanai sampai paskibra yang menggunakan jasa wisma.

"Itu banyak masuk dari kegiatan kami juga. Dari kami ke kami. Kalau tidak, mungkin hanya Rp21 juta PAD nya," jelasnya.

Kondisi menejemen Wisma Sindalapai saat ini, lanjut Ronggur membuat kepala UPT Wisma Sindalapai Untung angkat tangan dan tidak mampu untuk mengurusnya. Dengan dasar tersebut, maka dia turun menanganinya.

"Ya yang sekarang, kepala UPT-nya saja tidak mampu untuk mengurusnya. Karena sudah dari dulu tidak benar dan susah untuk di atur. Makanya saya turun tangan," kata Ronggur yang disetujui Untung.

Sementara itu, senter khabar berhembus jika ada wacana Kepala Disporapar Lambar untuk menggunaan uang gaji karyawan wisama untuk kekurangan PAD telah lama didengar.

"Sebelum briefing tanggak 14 kemarin, memang sudah dengan kabar akan adanya penggunaan uang gaji untuk PAD. Kalau gak salah bulan kemarin (Oktober) kepala UPT langsung yang bilang bahwa uang gaji akan digunakan untuk menutupi PAD oleh kadis. Saran dari kepala UPT untuk mengiyakan saja kata-kata itu," ujar sumber.

Dengan adanya hal tersebut, dia telah bulat untuk mengundurkan diri dari Wisma Sindalapai. 
"Surat pengunduran diri memang belum masuk ke dinas. Tapi sedang dalam proses. Yang pasti saya akan mundur," ucapnya. (dri)

Komentar

Lampung Lainnya