istimewa

JPNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.

Sri Widodo diperiksa lembaga anti rasuah itu terkait biaya pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bandar Lampung tahun 2018 yang diikuti oleh eks Bupati Lampung Tengah Mustafa (MUS).

Mustafa sendiri merupakan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

"Yang bersangkutan diperiksa terkait biaya pencalonan tersangka sebagai calon gubernur Bandar Lampung di Pilkada 2018 dari Partai Hanura," terang Plh Kepala Biro Humas KPK, Chrystelina GS di Gedung KPK, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (11/11).

Sri Widodo hari ini memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 untuk tersangka Mustafa.

Mengenakan kemeja batik lengan pendek warna cokelat, Widodo selesai menjalani pemeriksaan KPK pada pukul 11.50 WIB. Saat ditanya oleh wartawan terkait pemeriksaan tersebut, Widodo enggan memberikan komentar.

"Tanya yang di dalam (penyidik KPK) saja lah," ujar Widodo sambil berlalu meninggalkan Gedung KPK.

Sebelumnya, pada tanggal 30 Januari 2019, KPK telah menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan pinjaman daerah pada APBD TA 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016 sampai dengan 2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada tahun 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

(Antara)

Komentar

Nusantara Lainnya