Foto. Ilustrasi

 

JPNews - KATA minta maaf sempat menjadi viral hampir sebulan ini. Mulai dari Presiden Joko Widodo yang meminta maaf  lantaran tak bisa mengakomodir semua usulan partai politik maupun konstituennya.

 

Dikuti PT PLN (Persero) yang meminta maaf kepada warga Ibukota Jakarta dan Bekasi atas pemadaman bergilir akibat adanya gangguan Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET 500 kV jalur Bekasi - Cawang, Cawang- Muara Tawar, Cibinong - Bekasi).

Teranyar, permohonan maaf oleh Telkom Indihome atas gangguan server yang down pada Selasa (5/11). 

Nah, JPNews.id sebagai media siber pun merasa perlu meminta maaf karena tidak bisa memberikan rasa puas maupun kenyamanan kepada publik. Terutama, Provinsi Lampung yang tidak nyaman lantaran menyinggung Loekman Djoyosoemarto sebagai Bupati Lamteng yang dikabarkan terciduk OTT KPK.

Singkat kata, wartawan kami berbincang-bincang soal produk jurnalistik dengan empunya alias Pakar Hukum Pers, Wahyu Sasongko pada Selasa (5/11).

Akademisi Universitas Lampung (Unila) ini awalnya mengaku kaget dengan kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Lamteng. Di mana, informasi tersebut tersiar cepat di sejumlah media sosial.

Wahyu menyatakan pemberitaan OTT Bupati Lamteng itu secara ratting turun langsung. "Tapi  memang dalam jurnalistik ada cover both side biar berimbang.  Itu cocok untuk media cetak karena masih ada tenggang waktu jurnalis membuat berita dengan percetakan keesokan harinya," terangnya.

Namun begitu, sambung Wahyu, berbeda dengan media daring yang memproduksi artikel berita pendek-pendek agar bisa naikan rating. "Memang target media online itu  sampai audies," tukasnya.

Wahyu secara lugas menegaskan tidak sepakat dianggap hoaks, karena ada faktanya bahwa Bupati Lamteng Loekman berada di Jakarta. Dan secara serial ada pemberitaan yang tidak putus.

"Itu masuk disclimer karena redaksi cantumkan upaya coba hubungi tapi tak bisa. Artinya sepanjang sesuai ketentuan jurnalistik tak disalahkan, karena  disclimer itu lazim," kata dia.

Dengan begitu, tambah Wahyu, hal itu sudah memenuhi unsur tidak ada niat jahat. Di mana menurutnya, perbuatan tidak menyenangkan karena pemberitaan. 

"Ya kalau perbuatan tidak menyenangkan karena sumber asal pemberitaan harusnya lapor ke dewan pers bukan polisi. Di mana, Dewan Pers telah jalin kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan," tukas dia.

Delik pers bukan kejahatan yang memiliki konsekuensi pidana penjara. Instrumen hukum negara mengatur bahwa UU 40/1999 tentang Pers mengenyampingkan KUHP maupun KUH Perdata. Sifatnya sebagai lex specialis.

Baca juga dikabarkan-bupati-lampung-tengah-terjaring-ott-ini-fakta-sebenarnya

Mengacu UU Pers, mekanisme yang ditempuh jika ada pemberitaan yang dianggap merugikan melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab menjadi ruang untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan. Sedangkan hak koreksi diberikan untuk membetulkan kekeliruan informasi yang dilakukan oleh pers. Hal itu sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (2) UU Pers. (Tp/JPN)

Komentar

Lampung Lainnya