Foto: Istimewa

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas daerah perairan sekitar 3,25 juta km2. Luas ini lebih besar daripada luas daratan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi dari perairan Indonesia sangatlah tinggi. Selain dijadikan tujuan pariwisata, perairan Indonesia juga dihuni oleh ribuan jenis biota laut. Mulai dari ikan, gurita, cumi-cumi, dan masih banyak lagi.

Hal tersebut sangat diperhatikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Puji Astuti. Gerakan makan Ikan menjadi salah satu gebrakan Ibu Susi Pudjiastuti untuk meningkatkan konsumsi hasil laut di kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa ikan mempunyai nilai gizi yang tinggi dan berguna bagi pertumbuhan anak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, produksi perikan Indonesia pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 produksi perikanan mencapai 13,64 juta ton, terdiri dari 5,71 juta ton perikanan tangkap dan 7,93 juta ton perikanan budidaya.

Pada tahun-tahun selanjutnya pun mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2012 produksi perikanan Indonesia mencapai 15,50 juta ton dan pada tahun 2013 mencapai 19,42 juta ton. Pada tahun 2014 sampai 2016 pun juga mengalami kenaikan produksi.

Mulai dari tahun 2014 yang mencapai 20,84 juta ton, tahun 2015 produksi perikanan mencapai 22,15 juta ton, dan produksi tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebanyak 23,51 juta ton dengan perikanan tangkap sebanyak 6,83 juta ton dan perikanan budidaya sebanyak 16,68 juta ton. Hal tersebut cukup menggambarkan betapa kayanya perairan Indonesia dengan segala sumber daya alamnya.

Selain itu, Ibu Susi juga memberikan tindakan tegas bagi kapal-kapal asing yang mengambil ikan-ikan di Indonesia secara illegal. Beliau tidak segan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing tersebut. Banyak juga masyarakat Indonesia yang menggantungkan nasibnya di subsektor perikanan ini, baik nelayan yang berangkat malam hingga pagi sampai perusahaan besar yang butuh berhari-hari untuk mengumpulkan ikan. Perairan Indonesia mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar dan merupakan salah satu mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, bahwa setiap wajib pajak baik pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, maupun pajak lainnya mempunyai kewajiban untuk mebayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih belum maksimal.

Banyak pelaporan penghasilan maupun aset-aset pribadi maupun perusahaan yang under value untuk menghindari pajak yang tinggi, tak terkecuali di subsektor perikanan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari subsektor perikanan masih belum optimal. Berikut grafik penerimaan pajak dari subsektor perikanan tahun 2014 - Agustus 2019 yang bersumber dari Kementrian dan Perikanan (KKP)

 

Sumber : Kementrian dan Kelautan (KKP), 10 September 2019

Dilihat dari grafik tersebut, penerimaan pajak subsektor perikanan tertinggi sampai agustus 2019 yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 1.300 Miliar atau setara dengan Rp 1,3 Triliun, sedangkan penerimaan pajak terendah terjadi tahun 2014 hanya sekitar 851 Miliar. Pada tahun 2015, penerimaan pajak dari subsektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar34,4?ri tahun 2014, menjadi Rp 1,1 Triliun. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016, terjadi penurun sebesar 7,3% menjadi Rp 1 Triliun.

Pada tahun 2017, penerimaan pajak perikanan kembali naik menjadi Rp 1,3 Triliun atau naik sebesar 25,9?ri tahun sebelumnya. Dari tahun 2017, terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2018 yaitu sebesar 22,6% menjadi Rp 1,6 Triliun dan sampai agustus 2019 ini, penerimaan pajak dari subsektor perikanan mencapai angka Rp 1,3 Triliun.

Walaupun angka-angka tersebut cukup besar hingga mencapi triliunan, akan tetapi jika dilihat dari potensi perairan Indonesia dan jumlah nelayan dan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, angka-angka tersebut tergolong masih kecil untuk penerimaan pajak dari subsektor perikanan.

Salah satu upaya Menteri Kelautan dan Perikanan adalah melarang transaksi jual beli di tengah laut, karena transaksi tersebut akan tidak tercatat dan bisa mengurangi penerimaan pajak bagi Indonesia. Menteri Kelautan dan perikanan juga akan memperketat proses izin dan pengawasan kegiatan operasional kapal di lapangan. Para perusahaan perikanan juga diharapkan bisa menyampaikan informasi yang benar dalam setiap pelaporannya.

Penulis : Luluk Rifka Yusrina

              Mahasiswa Politeknik Statistik STIS Semester 5

Komentar

Netizen Lainnya