sejumlah warga Pekon Luas, Batuketulis, melapor ke Komisi III DPRD terkat pemotongan dana PKH. Foto: Ist for JPNews

JPNews - Indikasi Penyunatan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Barat (Lambar) muncul kepermukaan.

Itu terungkap setelah sejumlah warga Pekon Luas, Batuketulis, melapor ke Komisi III DPRD, Selasa (29/10).

Diketahui, penyunatan bansos itu diduga dilakukan oleh MG oknum pendamping PKH di wilayah tersebut. Nilainya pun mencapai ratusan ribu rupiah untuk penerima. 

Warga memilih melaporan ke komisi III. Langkah itu ditempuh lantaran sebelumnya telah menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lambar yang juga bagian dari tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli).

Namun tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, hingga pada akhirnya para korban  melapor ke Komisi III untuk meminta masukan terkait langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Enam warga menjadi  korban datang ke Komisi III DPRD  Lambar dan diterima langsung oleh  Wakil Ketua  Komisi III Tri Budi Wahyuni, didampingi Sekretaris Nopiadi bersama sejumlah anggota, dengan membawa sejumlah bukti pendukung berupa struk penarikan dan bukti saldo masuk dari rekening  masing–masing. 

Ikwin, suami dari Suneta yang menjadi korban mengungkapkan pemotongan tersebut terjadi tahun anggaran 2019, untuk pencairan tahap IV yang seharusnya diterima sebesar Rp1520.850,- namun hanya dicairkan oleh oknum pendamping sebesar Rp1050.000,-  itupun mengundang pertanyaan mengingat struk  bukti  saldo masuk ke rekening tertanggal 8 Oktober 2018, karena penasaran ia melakukan pengecakan  saldo dan mendapati hanya tersisa sebesar Rp45.850, pengecekan dilakukan tanggal 9 Oktober 2019.

”Setelah  ini terjadi yang tidak hanya satu melainkan cukup banyak, dan sekitar enam orang  yang melakukan pengecakan dan memiliki bukti,  lalu kami kami laporan ke peratin, dan dua hari kemudian, kami dikumpulkan di balai pekon, namun tidak ada titik temu dalam forum tersebut, dan pendamping berdalih uang tersebut dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Ikwin.

Karena tidak adanya titik temu, lalu pihaknya ke  Kejari Lambar untuk melaporkan prihal masalah tersebut, dan setelah itu oknum pendamping PKH dipanggil.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa, satu minggu kemudian kami dipanggil jaksa, kemudian pendamping PKH tersebut sudah mengakui  perbuatannya dan akan mengembalikan uang tersebut pada hari ini (kemarin, Red) Selasa (29/10) di kantor Kejaksaan, dan kami diundang untuk menyaksikan pengembalian uang tersebut, namun setelah kami kaji sepertinya setelah  pengembalian dana masalah selesai, dan kami tidak terima,” kata dia.

Karena itu, pihaknya mendatangi  Komisi III DPRD Lambar untuk meminta pendapat, dan pihaknya  berencana melaporkan  masalah tersebut kepada pihak kepolisian, dengan harapan adanya tindak lanjut sehingga menjadi pembelajaran bersama bagi semua pihak yang mengelola Bansos.

Sementara itu, Yurdalina salah satu korban yang diwakili suaminya Tamzir mengaku  mengalami pemotongan paling besar yakni mencapai Rp775.000.

Dilain pihak Wakil Ketua Komisi III Tri Budi Wahyuni mengatakan, pihaknya akan mempelajari masalah tersebut dan akan memanggil dinas terkait, termasuk coordinator kabupaten dan pendamping PKH untuk membahas masalah tersebut.

”Kami dari komisi III akan mempelajari dan akan memanggil pihak terkait laporan masyarakat Pekon Luas, dan terkait pemotongan dama PKH, dan sebenarnya persoalan seperti ini  disinyalir terjadi di pekon-pekon lainnya, hanya saja bedanya untuk Pekon Luas masyarakatnya berani melapor,” imbuhnya.

(dri/JPN)

Komentar

Ekonomi Lainnya