JPNews - Sebagai ucapan selamat datang kepada Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Ketua Umum LSM Sniper Indonesia, Gunawan berikan kado dugaan korupsi.

Gunawan pun berharap kepada Raden Rara Mahayu Dian Suryandari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan pada Biro Umum Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta agar serius menyikapi permasalahan dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi.

“Salahsatunya, adanya permintaan fee 5 persen dalam setiap berkas Berita Acara atau BA untuk pencairan proyek di setiap titik kegiatan yang diduga dilakukan Plt Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), Nani Suwarni kepada pihak rekanan kontraktor,” katanya kepada JPNews, Kamis (3/10).

Dalam kasus itu sangat jelas, karena adanya pengakuan dari pihak rekanan kontraktor kepada awak media telah diminta fee 5 persen oleh Plt. Kadis Disbudpora, Nani Suwarni saat mengajukan tandatangan berkas berita acara untuk pencairan kegiatan proyek dilingkungan Disbudpora yang sudah selesai dikerjakan.

“Sebenarnya, soal isu fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah bukan hal yang baru, atau hal yang mengangetkan, tapi memang jarang dari pihak rekanan yang mau bersuara, karena takut kedepannya tidak mendapatkan proyek lagi. Semua tahu,” jelas Gunawan.

Nah, sekarang lanjut Gunawan, ada pihak kontraktor yang berani bersuara. Bahkan yang bersangkutan juga sudah pernah memberikan fee pada proyek-proyek sebelumnya. Karena saat itu, sangat membutuhkan pencairan, sehingga dipenuhi. Namun, kali ini yang bersangkutan kesal dan terpaksa bersuara karena berita acara nya tak kunjung ditandatangani.

“Namanya manusia juga punya tingkat kesabaran. Namun, bagi kita permintaan fee 5 persen itu merupakan sebuah pelanggaran berat yang dilakukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan kalau kita mengacu kepada UU Anti Korupsi itu sudah termasuk perbuatan korupsi dalam jabatannya yang disalahgunakannya,” tegas Gunawan.

Oleh karena itu, Gunawan, meminta kesriusan aparat hukum Kejari untuk melakkukan tindakkan hukum terhadap Plt. Disbudpora, Nani Suwarni. Terlebih lagi, pihak Kejari sempat melayangkan panggilan atau klarifikasi terhadap dua orang staff di Disbudpora Kabupaten Bekasi, terkait hal tersebut.

“Ya, dilanjutkan dong. Jangan sampai publik menilai buruk terhadap kinerja kejaksaan. Soal adanya fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi itu semua tahu, tapi baru kali inilah ada pihak rekanan yang berani bersuara. Maka, jangan paksa kita masyarakat berpikir buruk terhadap kinerja Jaksa di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Fan/JPN)

Komentar

Jabar Lainnya