TOP 0 Politik

Ilustrasi

JPNews - KPU Cianjur, Jawa Barat, menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) sebanyak 1.649.874 pemilih melalui pleno terbuka.

Tercatat dari jumlah DPS tersebut, sebanyak 60.447 pemilih diantaranya belum memiliki KTP elektronik, sehingga hal tersebut sempat menjadi catatan dari tim pemenangan paslon nomor urut 2.

Namun hal tersebut, ungkap Ketua KPU Cianjur, Anggy Sofhia Wardani pada wartawan Senin (19/3), tidak ditujukan ke KPU Cianjur, karena KPU tidak memiliki kebijakan melakukan progres perekaman KTP-e, namun ditujukan ke dinas terkait di Pemkab Cianjur.

"Catatannya cenderung ditujukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyangkut pemilih yang belum memiliki KTP-e," tuturnya.

Pihaknya berharap sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) semua pemilih sudah memiliki KTP-e, namun pemilih dengan surat keterangan tetap berlaku dan dapat menyalurkan hak pilihnya.

Sedangkan pleno penetapan DPS dilaksanakan serentak se-Jabar, KPU Kabupaten Cianjur akan mengikuti pleno penetapan DPS di KPU Jawa Barat.

"Secara umum pleno penetapan DPS tidak ada sanggahan maupun rekomendasi dari Panwaslu, selanjutnya dilaksanakan pleno di KPU Jabar," terangnya.

Dia menambahkan, pemilih yang belum terdata dalam DPS, KPU memberikan toleransi dengan tahapan hasil perbaikan, warga dapat aktif mendaftarkan ke penyelenggara adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Nanti ada waktu sepuluh hari untuk melakukan DPS hasil perbaikan, DPS hasil perbaikan akan diplenokan kembali sebelum memasuki penetapan DPT, agendanya sekitar April sudah menetapkan DPT," imbuhnya.

Dia menjelaskan, jumlah DPS sebanyak 1.649.874 pemilih, terdiri dari 838.825 pemilih laki-laki dan 811.049 pemilih perempuan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 3921." Pada pilkada serentak kali ini jumlah DPS menurun dibandingkan pemilu sebelumnya," kata Anggy. (ant/JPN)

Komentar

Politik Lainnya