JPNews - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, pentingnya generasi milenial sebagai pengguna jasa untuk belajar mengelola keuangan dan investasi dengan baik.

"Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016 menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru sebesar 29,66%. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya literasi keuangan saat ini masih rendah. Terutama para generasi millenial yang dikenal cenderung konsumtif dan tidak memiliki manajemen keuangan yang baik," katanya saat seminar nasional generasi milenial cerdas finansial dan inovatif di era 4.0 di SMK YASPIM Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi,Jawa Barat, Rabu (7/8).

Lanjutnya, kesalahan utama para millenial adalah sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Hal ini menjadi krusial tentunya akan menjadi masalah dalam sektor perekonomian kelak. Apalagi seiring dengan perkembangan jaman, muncul istilah Fintech (Financial Technology).

"Salah satu fenomena layanan Fintech yang mulai mendominasi pasar Indonesia adalah Peer to Peer (P2P) lending, atau penawaran pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan. Saat ini ada sekitar lebih dari 202 perusahaan Fintech P2P lending yang mengantri di OJK untuk mendapat izin beroperasi dengan alasan akses pendanaan yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan industri jasa keuangan lainnya menjadi daya tarik tersendiri dari layanan financial berbasis teknologi," ungkapny Pria yang akrab disapa Hergun ini.

Ia menambahkan, total pinjaman yang disalurkan diperkirakan hingga akhir tahun 2018, akumulasi jumlah pinjaman yang masuk melalui platform P2P lending di Indonesia dapat mencapai Rp18-Rp20 triliun. Sesungguhnya, industri fintech adalah bisnis yang baru tumbuh dan sangat rentan. Dalam beberapa hal antara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi khususnya Fintech Peer to Peer Lending (P2P) dengan bank terlihat sama, yaitu mengenai perjanjian pinjam meminjam.

"Sepintas keduanya hanya berbeda dari segi sarana yaitu teknologinya. Berdasarkan penelitian hukum, bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Fintech Peer to Peer Lending) dengan perbankan, masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda baik dari segi peraturan, bentuk badan hukum, pendirian dan kepemilikan, permodalan, jenis kegiatan usaha, dan batasan pemberian pinjaman dana meskipun dalam beberapa hal mempunyai kesamaan, yaitu perijinan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK," urainya.

Selain itu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Fintech Peer to Peer Lending) dengan perbankan, masing-masing mempunyai karakteristik hubungan hukum yang berbeda. Di dalam hubungan hukum perbankan, bank beperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana melalui perjanjian penyimpanan dana dan menyalurkannya ke nasabah debitur melalui perjanjian kredit.

"Sebaliknya, di dalam hubungan hukum Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending tidak berperan sebagai lembaga intermediasi melainkan sebagai penerima kuasa berdasarkan perjanjian pemberian kuasa antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Sehingga muncul Celah Fintech Berpraktik ‘Shadow Banking’," ucapnya.

"Patut diketahui saat ini OJK hanya memiliki aturan Fintech Peer to Peer Lending (P2P) lending dan fintech komparasi dan marketing produk keuangan, dan masih berkutat seputar perijinan dan belum mengatur berbagai mitigasi risiko yang bisa dilakukan fintech lending, untuk menjaga keuangan nasabahnya dan transparansi perusahaan fintech. Fintech ini bukan lembaga jasa keuangan, hanya perusahaan biasa saja penyedia platform yang menghubungkan antara pemodal dan peminjam," tambahnya.

Dalam rapat dengar pendapat terkait rencana kerja dan anggaran OJK Tahun 2019 yang dilakukan pada akhir bulan Oktober 2018, OJK menegaskan Fintech ini bukan lembaga jasa keuangan sehingga jika ada perusahaan Fintech bangkrut, tidak tahu siapa yang menjamin dananya dan menghimbau seluruh masyarakat untuk memahami lebih jauh perusahaan Fintech.

Hadirnya fintech yang berkembang pesat memerlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari regulator, diantaranya, penyusunan regulasi sebagai payung hukum, regulasi terkait fintech pastinya harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi fintech dan kondisi ekonomi Indonesia, dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen. OJK harus melakukan pemetaan terhadap industri jasa keuangan berbasis digital, regulatory sandboxing dengan menempatkan setiap fintech yang berada di Indonesia harus melakukan pendaftaran untuk kemudian diobservasi dan diuji oleh OJK.

"Di era ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi. Kualitas dan kinerja manusia juga dituntut menjadi semakin tinggi. Generasi masa kini harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik dengan cepat serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat untuk dapat memecahkan setiap masalah. Generasi milenial harus bisa bertindak sebagai change agent harus tetap optimis dan tidak berhenti melakukan langkah-langkah perbaikan," tutupnya. (drw)

Komentar

Edukasi Lainnya