JPNews - Oknum pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Metro, Lampung, dituding arogan dan melakukan pengancaman dalam menawarkan program kepada salah satu Taman Kanak-kanak (TK) di Bumi sai Wawai.

Tak hanya itu, oknum pegawai BPJS juga mengarahkan para guru memanipulasi data besaran honor, untuk pengisian formulir agar disesuaikan dengan Upah Minimun Regional (UMR).


 Hal itu, disampaikan oleh Kepala TK Kuncup Harapan Kelurahan Ganjaragung Metro Barat, Lensi Adis Loura. 

Menurut dia, sikap arogan disertai pengancaman dilakukan oleh oknum pegawai BPJS Kota Metro, berawal ketika pihaknya keberatan terhadap penawaran kepesertaan BPJS bagi guru-guru di sekolahnya. Itu, karena seluruh guru dan keluarga di sekolahnya sdh menjadi peserta BPJS, baik itu program Askes maupun mandiri. 

"Mendengar keberatan kami, oknum pegawai BPJS berucap bahwa sekolah kami membandel dan akan membawa persoalan ini ke kantor sebelah. Sedangkan, kami tahu kantor sebelah BPJS itu maksudnya mungkin Kantor Kejaksaan. Lalu salah kami apa," kata Lensi Adis Loura, Senin (5/8).

Ironisnya lagi, lanjut dia, oknum pegawai BPJS juga meminta guru-guru memanipulasi jumlah honor, agar disesuaikan dengan UMR dalam pengisian data itu masuk dalam program yang ditawarkan oleh BPJS itu. "Justru mereka yang seharusnya dibawa ke kantor sebelah, karena menyarankan kami untuk memanipulasi data," ujar dia.

Pihaknya juga menyayangkan, kenapa oknum BPJS terus menekan sekolahnya untuk menawarkan program dimaksud, sementara guru-guru sudah menjadi peserta BPJS, sementara sekolah lain tidak didatangi oleh pegawai BPJS. "Saya mencoba tanya kepada beberapa sekolah, ternyata mereka tidak didatangi oleh pegawai BPJS," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Drs Irwan mengatakan, sejauh ini belum ada bentuk kerjasama antara Dinas Dikbud dengan BPJS, yang mewajibkan guru-guru sekolah/TK agar menjadi program kerjasama dimaksud. "Sejauh ini, belum ada kerjasama tertulis. Kami juga belum dihubungi oleh pihak BPJS," kata Irwan.

Terpisah, Anisa, salah seorang pegawai BPJS Kota Metro yang menangani program tersebut, membantah tudingan arogan yang disampaikan pihak sekolah. Menurut dia, pihaknya hanya menjelaskan regulasi, bahwa sesuai dengan peraturan presiden, setiap badan usaha wajib terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Ia juga menjelaskan, jika guru di sekolah tersebut berstatus PNS tidak perlu didaftarkan melalui TK nya. "Tetapi, jika terdaftar sebagai peserta mandiri, wajib dipindahkan ke TK nya,"  kata Anisa. (wie)

Komentar

Lampung Lainnya