JPNews —  Pelatikan ratusan pejabat yang dilakukan Plt Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto diduga menyalahi aturan yang berlaku.

Informasi yang dihimpun, Plt Bupati Nanang melantik 123 pejabat teras pada 16 Juli 2019 lalu. Di mana, Plt tidak diperkenankan memutasi jabatan atau pejabat yang nonjob. Namun begitu, hal itu terjadi di Lampung Selatan karena ada sekitar 11 pejabat yang nonjob.

Otomatis tindakan orang nomor satu di Kabupaten Lamsel itu diduga melanggar aturan Undang Undang Administrasi  Pemerintah (UUAP) nomor 30 tahun 2014 Pasal 34 ayat (2) tertulis Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan atau dengan kata lain memberikan mandat.

Mandat diatur pada Pasal 14 UUAP. Ada dua kategori pejabat yang memperoleh mandat, yaitu ditugaskan oleh Badan dan/atau Pemerintahan di atasnya, atau merupakan pelaksanaan tugas rutin. Tugas rutin adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.

Dalam UUAP tidak dijelaskan kewenangan apa saja yang dapat dilaksanakan oleh Plt Kepala Daerah. Karena itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan mengenai pembatasan melalui Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Kebijakan bertanggal 5 Februari 2016 ini sengaja dikeluarkan untuk memperjelas maksud UUAP.

Secara garis besar dalam SK itu dijelaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis disebut pada Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UUAP, yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti: Penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan maksud ‘perubahan status hukum kepegawaian’ adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai’. Hingga akhinrya BKN kemudian membuat poin-poin pembatasan bagi Plt.

Pertama, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

Kedua, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang: Melakukan mutasi pegawai; Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Namun, pada Ayat (2) PP ini disebut ‘Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Intinya, berdasarkan regulasi tersebut kewenangan Plt kepala daerah sangat terbatas, terutama pelarangan untuk mutasi pegawai. tetapi Plt kepala daerah dapat melanggar ketentuan ini jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

 

Saat dikonfirmasi, salah satu pejabat yang nonjob mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan arahan terlebih dahulu baik secara undangan atau pun tertulis.

“Saya pribadi kaget dan merasa tidak dihargai kinerja saya selama ini, dapat dilihat lah dengan kalian (wartawan,red) ada yang keliru atau tidak proses pelantikan, “ paparnya yang enggan disebut namanya.

Wartawan JP-News.id mencoba mendatangi  Dinas Kepegawaian Daerah (DKD) Lamsel, untuk konfirmasi Plt, Kepala DKD Lamsel, Puji Sukamto namun tidak berada di tempat. Termasuk, Sekertaris BKD Lamsel, Agus Hariyanto pun enggan memberikan komentar terkait belasan pejabat yang nonjob.

Upaya konfirmasi berlanjut ke Sekertaris Daerah (Sekda) Lamsel.  Fredy Sukirman. Lewat sambungan ponselnya, ia tak memberikan jawaban maupun balasan dari SMS yang dikirim jurnalis ini.

Terakhir, Mantan Kepala DKD Lamsel, Akar Wibowo pun diminati keterangannya. Lagi-lagi, ia irit bicara terkait mutasi yang dilakukan Plt Bupati Lamsel Nanang.

Ia mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan formasi pejabat baru tersebut. Padahal, ia termasuk anggota Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan (Baperjakat).

“Waduh untuk satu itu saya tidak dilibatkan dalam penyusunan, dan jangan bawa-bawa saya ya mas,” pungkasnya.

(erl/JPN)

Komentar

Lampung Lainnya