JPNews -  Simorangkir (38) divonis selama 1 tahun 2 bulan penjara  Pengadilan Negeri (PN) Medan, baru-baru ini dalam kasus korupsi pembangunan tugu mejuah-juah, Berastagi dengan pagu anggaran senilai Rp679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo, Sumut, 2016.

Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Achmad Sayuti.  

"Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," katanya.

Kasie Intel Kejari Karo, Arif Karmada kepada wartawan , Rabu (17/7) membenarkan putusan tersebut.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU yang semula menuntut selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sebelumnya JPU, Mora Sakti SH kepada wartawan menjelaskan terdakwa merupakan Direktur CV Askonas Konstruksi Utama. Akibat pengerjaan proyek pembangunan Tugu Mejuah-juah didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp605 juta oleh BPK RI pada 13 Juli 2018, terkait kasus kekurangan volume pengerjaan.

Ia menambahkan dalam surat dakwaan, terdakwa Roy Hefry Simorangkir telah menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp605 juta lebih.

Dalam pengerjaan proyek itu, terdapat kekurangan volume pengerjaan. Akibatnya, pelaksanaan pekerjaan Tugu Mejuah-juah sama sekali tidak dapat digunakan untuk kepentingan masayarakat karena pembuatannya belum selesai seratus persen.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus korupsi ini, tiga orang lain yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karo, telah memenangi gugatan Praperadilan atas penetapan tersangka dalam dugaan korupsi pada kasus yang sama di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Ketiga tersangka, yakni Kepala Dinas Perkim Pemkab Karo, Chandra Tarigan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Radius Tarigan serta pekerja proyek, Edi Perin Sebayang. Bahkan, majelis hakim PN Kabanjahe meminta agar Kejari Karo menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk ketiganya.
(rek/JPN)

Komentar

Nusantara Lainnya