TOP 0 Netizen



GUBERNUR dan wakil gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim mendekati satu bulan memimpin Bumi Rua jurai. Pascadilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu 12 Juni 2019. 

Keduanya sangat komitmen mengamanahkan diri agar terwujud rakyat Lampung Berjaya.

Sampai 23 hari kerja hingga Jumat (5/7), Arinal - Nunik gerak cepat membenahi tata kelola pemerintahan, disiplin dan dedikasi aparatur sipil negara (ASN), rancangan pembangunan lima tahun ke depan, serta pelayanan publik. 

Hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan enam visi dan misi Lampung Berjaya melalui 33 janji kerja Arinal - Nunik. Harapannya, memenuhi kondisi masyarakat aman, berbudaya, maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Janji kerja itu dituangkan dalam sembilan program prioritas. Mulai bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, pariwisata, sosial budaya, ekonomi, olahraga, pelayanan publik, dan hukum. Semua itu akan ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. 

Catatan akhir pekan ini, kita akan mengingat kembali janji kerja dan gerak empat Arinal - Nunik di bidang pertanian. 

Ada 10 janji kerja Bidang Pertanian;

1. Sejahterakan petani Lampung;

2. Menerapkan Kartu Tani Berjaya;

3. Mendirikan SPBU di TPI;

4. Mendirikan BUMD pangan;

5. Menyediakan prasarana dan sarana produksi petani, penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, dan pemberantasan hama tanaman;

6. Pengembangan industri hilir pertanian untuk memberikan nilai tambah kepada petani;

7.  Perbaikan tata niaga hasil pertanian;

8. Dukungan permodalan pengembangan inovasi dan teknologi untuk pertanian rakyat;

9. Tingkatkan hasil tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

10. Industri pengolahan hasil tani untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar kepada petani. 

Pertanyaannya, mungkinkan ini terwujud? Melihat komitmen dan latar belakang Arinal - Nunik, tentu itu bukan mission impossible. 

Arinal - Nunik adalah anak petani. Terlebih Arinal. Anak petani dari Kabupaten Way Kanan, ini juga lulusan pertanian. Sama persis dengan Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman.

Harus kita tanamkan pemahaman bersama. Petani adalah pejuang pangan. Maka tak heran, jika ada konsentrasi dan prioritas Arinal - Nunik di situ. Itu tampak dari terobosan, inovasi, dan semangat keduanya. 

Sepakat! Kita bedah poin pertama, menyejahterakan petani. 

Harus dipahami dahulu, bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) bukanlah satu-satunya indikator sejahteraA. Ada elemen lain, seperti Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). NTUP akan mencerminkan kelayakan usaha petani. 

Jadi, bukan pada kemampuan daya beli petani semata. Kalaupun itu dipaksakan menjadi ukuran, maka juga harus melihat upah buruh tani. Baik upah nominal harian, maupun upah riil buruh tani.  

Dan lagi, yang paling ideal untuk mengukurnya, dalam kurun satu tahun atau minimal enam bulan. 

Lebih tepat lagi, apabila kesejahteraan petani itu juga diukur berdasarkan aset yang dimiliki. Apakah meningkat ataupun menurun dari tahun ke tahun.

Faktor lain adalah, dukungan dari pemerintah. Adanya bantuan alat pertanian, benih, dan subsidi pupuk, akan berdampak pada penurunan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Jika harga yang dibayar bisa ditekan, maka pendapatan bersih petani akan meningkat.

Gubernur Arinal berkomitmen juga bahwa dukungan pemerintah mencakup pada pengendalian harga. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga dasar ditetapkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan margin yang wajar diterima oleh petani dan tidak mendongkrak inflasi.

Poin kedua, Kartu Tani Berjaya. Program ini sekaligus mengakomodir poin (8), 

yakni dukungan permodalan pengembangan inovasi dan teknologi untuk pertanian rakyat.

Kartu Tani Berjaya adalah murni inovasi Arinal - Nunik. Program ini langkah brilian transformasi teknologi bidang pertanian. 

Manfaatnya komplit sekali. Dengan Kartu Tani Berjaya, mempermudah petani memperoleh pupuk tepat waktu, akses benih, akses permodalan, dan fasilitas penjaminan beasiswa bagi anak petani berprestasi.

Program ini telah disampaikan Gubernur Arinal kepada Mentan Amran di Jakarta, pada Senin, 24 Juni 2019. 

Sedangkan akses permodalan kian terbuka menyusul pertemuan gubernur dengan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung Budiharto Setyawan, Rabu, 3 Juli 2019. Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi agar petani memenuhi persyaratan kredit perbankan (bankable). Baik itu melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE).

Ketiga, mendirikan stasiun bahan bakar umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Janji kerja ini dapat diwujudkan dengan membangun sinergitas bersama Pertamina maupun Hiswana Migas. 

Keempat, mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan. Langkah ke arah ini sudah disampaikan gubernur dan wakil gubernur pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis,20 Juni 2019. 

Dalam Rakor, bahkan diupayakan pembentukan sebanyak tujuh BUMD. Termasuk di antaranya, BUMD Peternakan dan Pangan Sapi (Breeding dan Foodloter) Sapi, serta BUMD Holtikultura. 

BUMD Peternakan dan Pangan Sapi, sudah menunjukan progres menjanjikan. Gubernur telah menyampaikan kesiapan Lampung menjadi Lumbung Ternak Nasional kepada Presiden RI Joko Widodo. Dan ini juga mendapat support dari Mentan Amran. 

Bahkan, membuktikan keseriusan tersebut, gubernur mendapatkan bantuan dua sapi. Masing-masing beratnya mencapai dua ton, dengan harga Rp200 juta per ekor.

Dua sapi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai inseminasi buatan. Sehingga nantinya Lampung juga menjadi pusat pengembangbiakan ternak. 

Sedangkan BUMD Holtikultura, fokus pada komoditas yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Yakni dengan pengembangan tanaman Tomat, Alpukat, Pete dan Jengkol. 

Akses pasar sudah dibicarakan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur Arinal memastikan siap menjadi penyuplai komoditas strategis ke ibukota. 

Upaya itu sekaligus sudah mengakomodir janji kerja keenam (pengembangan industri hilir pertanian untuk memberikan nilai tambah kepada petani); dan janji kerja ketujuh (perbaikan tata niaga hasil pertanian). 

Janji kerja kelima. Menyediakan prasarana dan sarana produksi petani, penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, dan pemberantasan hama tanaman. 

Hal tersebut dapat terwujud dengan pelibatan stakeholder Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan memaksimalkan potensi anggaran, dan mengkaji kebutuhan paling urgent untuk peningkatan sektor pertanian, prasarana dan sarana dapat diusahakan secara berkesinambungan. 

Bukan cuma itu. Ahli pertanian dari Universitas Lampung (Unila) dan Politekni Negeri Lampung (Polinela), termasuk civitasnya, dapat dilibatkan secara masif sehingga dapat menghasilkan dan memastikan ketersediaan bibit unggul. 

Apalagi, telah disampaikan juga kepada Mentan Amran bahwa Lampung siap menjadi Pusat Bibit di Indonesia. 

Janji kerja berikutnya adalah meningkatkan hasil tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Seiring adanya komitmen, aksi nyata memberikan fasilitas dan kemudahan permodalan, dipastikan memotivasi petani. Petani akan berlomba-lomba meningkatkan hasil tanam karena sasaran pasar juga telah tersedia. 

Lalu, segera adanya pemisahan satuan kerja (satker) pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, termasuk kehutanan, akan memberikan dampak maksimalnya tata kelola potensi. Reorganisasi mendesak agar program dan target tepat sasaran. Tidak tumpang tindih. 

Khusus perikanan, Gubernur Arinal terlebih dahulu memetakan potensi bahari. Gubernur telah meminta meminta Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lampung Kolonel Laut. Albertus Agung Priyo S. untuk menyiapkan kapal yang akan digunakan untuk menyusuri perairan Lampung. Dan ini disanggupi Danlanal. 

Sebagai gambaran, Bumi Ruwa Jurai memiliki luas wilayah 51.991 Km2. Terdiri dari daratan seluas 35.288,35 Km2, dan sisanya 16.702,65 Km2 merupakan perairan. Adapun panjang garis pantai 1.105 Km2, serta memiliki 169 pulau besar dan kecil.

Sementara itu, untuk kehutanan, harus ada akselerasi dengan program kehutanan Pemerintah Pusat. Tidak hanya dalam upaya-upaya pelestarian ekosistem hutan dan sumber daya alam (SDA) hutan, tetapi juga harus mampu mendukung sektor lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Karena itu pula, kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung harus mampu mewujudkan manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat, berkontribusi pada pengembangan industri pariwisata di Provinsi Lampung, dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permalahan kawasan hutan. 

Janji kerja terakhir bidang pertanian adalah merealisasikan industri pengolahan hasil tani untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar kepada petani. 

Mewujudkan hal ini, kemudahan investasi menjadi tolok ukur. Dan pada Kamis, 4 Juli 2019, Gubernur Arinal memberikan motivasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung, agar memberikan daya ungkit perekonomian. 

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangkan ekonomi kreatif dengan memaksimalkan potensi dan kearifan lokal.  Lalu, menciptakan peluang bisnis sehingga investor datang menanamkan modalnya. 

Ke-10 janji kerja tersebut agar kompetitif, haruslah didukung oleh infrastruktur. Ketersediaan dan kelaikan infrastruktur sangatlah penting guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. 

Infrastruktur yang memadai akan membangun kekuatan pertanian dan ekonomi masyarakat pedesaan. Utamanya, pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama di sektor pertanian. (*)

*Penulis Nizwar  (General Manager JP-News.id dan medsoslampung.co/Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Lampung).

Komentar

Netizen Lainnya