TOP 0 Daerah



JPNews - Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal, menghadiri rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi - fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul kepala daerah, di Gedung Dharma Wanita, Kamis (4/7).

Agus pun memaparkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dari PDI Perjuangan mengenai ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pesibar PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda)

Terkait hal tersebut dapat dijelaskan secara spesifik jenis-jenis usaha yang menjadi modul aktif dan target capaian didalam naskah akademis pembentukan BUMD yang dituangkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian BUMD Pesibar PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) yang berbunyi kegiatan usaha perseroan. Di antaranya, perdagangan dan jasa umum, pariwisata, layanan air bersih dan air minum. Kemudian, jasa keuangan, Agribisnis, perikanan dan kelautan, serta kehutanan dan perkebunan.

"Terima kasih kepada fraksi PDI Perjuangan atas dukungan terhadap enam ranperda usul kepala daerah," ucap dia.

Untuk tanggapan dari fraksi Partai Demokrat terhadap ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemkab Pesibar ke dalam modal saham PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda). Menurut orang nomor wahid di Pesibar itu bahwa perubahan modal sebesar Rp150 Milyar merupakan mayoritas dalam bentuk aset milik Pemkab Pesibar antara lain Kawasan Usaha Agri Bisnis Terpadu (KUAT), Labuhanjukung, tambak, pasar, dan lain-lain.

"Sehingga perubahan dasar dimaksud bukan hanya dalam bentuk uang tunai, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. perubahan modal dasar dimaksud sama sekali tidak membebankan APBD dan tidak mempengaruhi pembangunan," jelas Agus.

Menurutnya, terkait penyelenggaraan pendidikan di Pesibar pada semua jenjang, saat ini sudah sesuai dengan panduan kurikulum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/MI bahwa maksimal jam pelajaran untuk pendidikan agama adalah 4 jam untuk kurikulum 2013 yang telah mengalami peningkatan dibandingkan pada kurikulum 2006 yang menetapkan maksimal 3 jam pelajaran. "Jadi penambahan muatan lokal yang diperlukan, kami akan berkonsultasi dan berkoordinasi sengan pihak-pihak terkait untuk menyusun muatan lokal sesuai dengan budaya, kearifan lokal, dan keperluan masyarakat Pesibar," kata dia.

Agus pun mengucapka terimakasih atas tanggapan fraksi Partai Demokrat mengenai ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan ranperda tentang penyelenggaran konsultasi publik, pihaknya sependapat bahwa pelayanan publik merupakan ujung tombak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pihaknnya juga berharap ranperda tersebut kelak menjadi payung hukum yang digunakan sebagai landasan interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. "Dengan harapan kedepannya, eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mengawasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dimaksud sehingga kedepan tercipta pelayanan publik yang lebih baik lagi," harap Agus.

Masih kata Agus, pihaknya juga sependapat dengan tanggapan fraksi Gerindra-PKS karena konsultasi publik merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan atau kebijakan, yang merupakan suatu keharusan didalam suatu negara demokrasi. "Hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, baik secara aktif maupun pasif, merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi," pungkasnya.

Terkait pandangan umum fraksi Gerindra-PKS mengenai ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tentunya perda ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepemilikan lahan pertanian pangan bagi petani sehingga petani dapat mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam bertani.

"Sedangkan terkait ranperda tentang penyelenggaraan pelayan publik, kami juga sependapat dengan hal tersebut sebab semakin baik pelayanan kepada masyarakat menunjukkan semakin baik dan kredibel pemerintahan tersebut," tandas Agus.

Mengenai ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang pendirian BUMD PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) dan ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemkab Pesibar ke dalam modal saham PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda).

"BUMD merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sudah saatnya dipikirkan sebagai suatu bagian yang mempunyai peran dan fungsi yang signifikan kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah. BUMD inilah yang nantinya merupakan salah satu profit centre bagi pemkab dan keberadaannya sebagai jantung bagi penggerak kegiatan disegala sektor yang dilakukan oleh pemkab, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari semua aspek pembangunan tentunya mempunyai tujuan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera," sambung Agus.

Dijelaskannya terkait pencantuman pasal mengenai adanya perhatian yang sama terhadap semua lembaga pendidikan baik sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) atau madrasah yang leading sektornya adalah Kementrian Agama (Kemenag), swasta maupun milik negara, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemkab terdapat pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemkab, sehingga telah jelas pembagian kewenangan untuk mengelola antara sekolah dan madrasah, pendidikan formal, non formal dan informal, reguler.

"Kewenangan pemkab dalam bidang pendidikan tersebut meliputi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas) atau Pendidkan Non Formal dan Informal (PNFI), Pendidikan Dasar (Dikdas) meliputi jenjang SD dan SMP. Kemudian, adapun prioritas pemerintah dalam pengelolaan pendidikan diutamakan untuk memaksimalkan sekolah negeri, karena sesuai dengan program wajib belajar sembilan tahun, mewajibkan pendidikan dasar SD & SMP berstatus negeri untuk tidak memungut biaya pendidikan gratis kepada peserta didik. Sehingga SD dan SMP negeri tersebut hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah. Berbeda dengan sekolah (swasta) yang masih diperbolehkan untuk menghimpun biaya pendidikan dari peserta didiknya dalam hal ini wali murid," jelasnya.

Menanggapi pandangan umum dari fraksi Pesisir Barat Bersatu mengenai ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemkab Pesibar ke dalam modal saham PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda), mengenai perubahan besaran penyertaan modal dari pemerintah daerah terhadap PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda), sudah dijelaskan diawal bahwa perubahan modal dasar dimaksud sama sekali tidak membebankan APBD dan tidak mempengaruhi pembangunan.

"Selanjutnya mengenai studi kelayakan bisnis dapat kami jelaskan bahwa studi kelayakan bisnis pada BUMD telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan daerah, penyusunan kelayakan usaha BUMD dan naskah akademis pembentukan BUMD, sehingga tidak akan mengganggu usaha-usaha mikro masyarakat lainnya," papar Agus.

Kemudian mengenai sinkronisasi diantara BUMDes potensial yang ada di pekon-pekon, dengan BUMD milik Pemkab Pesibar, baik dalam hal pemasarannya maupun dalam hal peningkatan kapasitas. "Kami akan berupaya agar terjalin kerjasama antara PT. Krui Sukses Mandiri dengan BUMDes yang potensial dan produktif," tutupnya. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua II DPRD, Pj. Sekkab N. Lingga Kusuma, Pabung, 17 Anggota DPRD dan seluruh Kepala OPD.

(ers/JPN)

Komentar

Daerah Lainnya