PESANAN : Monika, salah satu korban pengantin pesanan dari Kalimantan Barat yang berhasil kabur dari Tiongkok.FOTO:IST

JPNews - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengimbau perlu sosialisasi bahaya praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau kawin kontrak. Sosialisasi perlu dilakukan hingga ke desa-desa di Indonesia.

 "Pengantin pesanan memang merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang harus ditangani serius," kata Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartikasari, Jakarta, Jumat (28/6).

Ia menuturkan melalui Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO, pemerintah seharusnya melakukan beberapa langkah strategis termasuk bekerja sama dengan Mendagri dan Menteri Desa untuk meminta kepala desa melakukan sosialisasi bahaya praktek pengantin pesanan

Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO juga harus memperkuat kerja sama dengan imigrasi untuk melakukan pemantauan dan pencegahan TPPO. Pemerintah juga harus mendorong diplomasi antar pemimpin negara untuk melakukan upaya bersama pencegahan perdagangan orang, termasuk melalui praktik pengantin pesanan.

Diberitakan, sebanyak 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Barat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkawinan (pengantin pesanan).

Para perempuan korban direkrut untuk dibawa ke negara calon suami di Tiongkok dengan cara dibujuk rayu menikahi laki-laki dari keluarga kaya, diiming-imingi sejumlah uang, dan dijamin hidupnya. Pernikahan fiktif itu hanya sebagai kedok, justru 29 perempuan Indonesia itu mengalami kekerasan hingga eksploitasi di Tiongkok. 

(ant/JPN)

Komentar

News Indepth Lainnya