TOP 0 Netizen



JPNews - Belum lagi dilantik sebagai Gubernur Lampung, sudah ada oknum tidak bertanggung jawab mencatut nama Arinal Djunaidi. Mengantisipasi adanya penipuan, tim kuasa hukum Arinal cepat melaporkan hal ini ke Polda Lampung, Kamis (30/5).

Tim Kuasa Hukum Arinal, Yuhadi, dan Ginda Ansyori Wayka menjelaskan, pencatutan tersebut menggunakan dua akun media sosial, yaitu facebook (FB) atas nama Arinal dan di akun whatsapp bernama Hi. Arinal Djunaidi dengan nomor 081367217781.

Yuhadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung menginformasikan bahwa akun FB dan WA tersebut bukanlah milik Arinal Djunaidi.

"Pak Arinal tidak memiliki akun facebook atas nama Hi Arinal dan nomor WA 081367217781," ujar Yuhadi melalui rilisnya.

Laporan ke kepolisian juga sebagai upaya pemberitahuan kepada masyarakat secara luas agar tidak terperdaya dengan oknum yang mempergunakan akun FB dan WA tersebut.

"Perlu diinformasikan kepada masyarakat Lampung bahwa Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi tidak memiliki akun facebook," tegas Ginda, Kamis malam.

Ginda yang juga merupakan Badan Hukum dan HAM DPD I  Golkar Lampung berharap kepolisian dapat cepat mengungkap si pemilik akun yang mengatasnamakan Arinal.

"Sebagai tindak lanjut upaya penindakan, kami melaporkan ke Polda Lampung dengan Nomor Laporan Polisi : LP /B-749/V/2019/LPG/SPKT Tanggal 30 Mei 2019," terang Ginda.

Dia memaparkan, pelaku diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

“Adapun ancaman hukumannya yakni ada di dalam Pasal 51 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah),” pungkas Ginda. (rel/hel/niz)

Komentar

Netizen Lainnya