Mohammad Nuh, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 menggantikan Yosep Adi Prasetyo

JPNews - Mantan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mohammad Nuh, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 menggantikan Yosep Adi Prasetyo. Isu penting yang menjadi perhatian Dewan Pers adalah upaya menjalin koordinasi kelembagaan dengan penegak hukum.

“Ini untuk menekan kasus kriminalisasi terhadap wartawan,” kata Nuh usai serah terima jabatan dari Yosep Adi Prasetyo dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Selanjutnya, peningkatan profesionalisme wartawan Indonesia melalui penguatan uji kompetensi wartawan (UKW) dan penetapan standar secara nasional.

“Kita juga ingin melakukan penguatan kelembagaan perusahaan pers melalui pendataan dan verifikasi perusahaan pers,” kata Nuh.

Dewan Pers, menurut Nuh, juga ingin menjaga independensi media. Selain itu media juga harus menjadi AC atau pendingin. Jadi, ketika situasi panas, media harus berperan sebagai pendingin.

“Kalau suasana panas, saya ilustrasikan orang akan cenderung membuka baju dan membuka aurat. Konkretnya kalau sudah panas, orang akan saling membuka aib di depan umum. Saat itulah media harus bisa menjadi AC atau pendingin,” terang mantan Menteri Pariwisata ini..

Dewan Pers juga ingin mendorong media memperkuat fungsi edukasi publik. Fungsi edukasi tersebut harus ditujukan pada masyarakat. Karena, menurutnya ketika masyarakat sudah tercerahkan maka sensor diri secara otomatis akan terbentuk. “Ketika masyarakat semakin cerdas dan dewasa, mereka tahu berita yang tidak beres, dia sudah punya self sensoring secara mandiri,” ucapnya.

Kemudian, masih ujar Nuh peran media harus bisa menjadi empowering atau memberdayakan. Jadi media harus memperkuat peran-peran di masyarakat, bukan malah sebaliknya. Selain juga memperkuat hubungan antar masyarakat. “Jadi media harus memperkuat resources yang ada di masyarakat dan negara juga memperkuat hubungan antar masyarakat,” jelasnya.

Nuh menambahkan ingin memperkuat fungsi pencerahan kepada masyarakat. Karena saat ini banyak informasi bohong alias hoax yang berseliweran di tengah masyarakat. Ia pun meminta media menjadi pencerah informasi tersebut dengan menitikberatkan pada aspek verifikasi.

“Ketika banyak berita yang berseliweran dan bermacam-macam pemikiran, maka harus ada media yang bisa mencerahkan. Seperti apa sih, ini apa sih, ini apa sih? Itu untuk memperkuat nasionalisme,” kata Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini.

Dia menyebutkan, ketiga fungsi media tersebut dirumuskan dalam 3E dan 1N. Yakni edukasi, empowering, enlightenmment dan nasionlisme.

Sebelumnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 33/M tahun 2019, ditetapkan pemberhentian anggota Dewan Pers periode 2016-2019, sekaligus pengangkatan sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022.

Pemilihan ketua dilakukan oleh sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Sembilan anggota itu adalah dari unsur wartawan (Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan), unsur perusahaan pers (Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan), serta unsur tokoh masyarakat (Agus Sudibyo, Hassanein Rais, dan Mohammad Nuh).

Mohammad Nuh terpilih secara aklamasi pada rapat tertutup internal Dewan Pers yang dilakukan Selasa (21/5/2019). “Pemilihan ketua dilakukan sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Dalam pemilihan diputuskan Nuh yang mewakili unsur masyarakat sebagai ketua Dewan Pers,” ujar Mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Selanjutnya, kata Yosep, struktur Dewan Pers akan dibentuk ketua terpilih. Yang seluruh strukturnya berasal dari delapan nama anggota Dewan Pers terpilih dan telah ditetapkan. (ant/JPN)

Komentar

Nusantara Lainnya