JPNews - Abdul Hafid resmi diberhentikan dari Ketua KPU Lampung Selatan (Lamsel) atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (16/5).

Wartawan JP-News.id mencoba mengkonfirmasi kejelasan informasi tersebut kepada Abdul Hafid hingga komisoner lainnya. Sayangnya, komisioner KPU Lamsel itu enggan memberikan tanggapan apapun terkait sanksi keras tersebut.

Meski nomor telepon aktif namun tak ada jawab maupun balasan darinya.

Saat sidang pemeriksaan DKPP pada 26 April silam, Hafid mengakui bahwa dirinya dihubungi anggota Bawaslu Iwan Hidayat bahwa seluruh PPK dan PPS Rajabasa menghadiri pertemuan dengan caleg DPR R dari Partai Demokrat Imer Darius.

Ia pun langsung mengkonfirmassi ke Ketua PPK Rajabasa Nasrul Musa namun nomornya tak aktif. Dari pengakuan Anggota PPK Qusairi, kata Hafid, pertemuan itu malah menyalahkan kesalahan ke ketua PPK.

Sehingga diputuskan Ketua PPK yang harus melokalisir masalah tersebut.

Namun begitu, sambung Hafid, malam harinya mendapat info bukan pertemuan PPK dan PPS tapi istri PPS di Kecamatan Rajabasa. "Saya salah informasi," tulis Hafid menanggapi tuduhan pelapor.

Kedua, dalil dirinya selaku ketua tidak ada upaya menindaklanjuti lebih dari satu bulan. Padahal, surat penerusan pelanggaran kode etik Bawaslu ke KPU Lamsel diterima 28 Desember.

"Artinya ada 14 hari sejak pemberitahuan status temuan belum kami terima. Pada saat itu bencana tsunami Rahabasa, KPU Lamsel membuka posko bantuan penyelenggara pemilu," bilang Hafid.

Terakhir, pengadu menyatakan KPU Lamsel tidak lanjuti putusan Bawaslu
Sedangkan KPU Lamsel telah rapat pleno atas pengaduan pelanggaran kode etik  pada 10 Januari dengan putusan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras Ketua PPK Rajabasa dan peringatan ke PPS.

Diketahui bersama, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) M. Abdul Hafid atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2019. Hal itu tertuang dalam putusan DKPP Nomor 58-PKE-DKPP/IV/209.

Abdul Hafid dilaporkan Tarmizi, warga Dusun I Solo, RT/RW 001/002, Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan dengan nomor perkara Nomor 005-P/L-DKPP/III/2019.

(erl/JPN)

Komentar

Lampung Lainnya