TOP 0 Politik



JPNews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah membacakan putusan dari 23 perkara dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta, Kamis (16/5). Satu di antaranya, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).

Putusan yang dibacakan untuk 23 perkara ini ditujukan kepada 70 Teradu yang merupakan penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat.

Penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan yang diputus perkara dalam sidang ini mencapai empat orang dari dua perkara, yaitu tiga orang dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dan seorang dari Panwascam Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Jumlah penyelenggara Pemilu yang berasal dari tingkat Kabupaten/Kota mencapai 40 orang dalam 17 perkara. Sedangkan 19 Teradu dari lima perkara yang diputus perkaranya dalam sidang ini merupakan personel dari lembaga Pemilu tingkat pusat yang seluruhnya berasal dari KPU RI. Komposisi Teradu dari 23 perkara ini terdiri dari 37 teradu yang berasal dari KPU dan 33 Teradu dari Bawaslu.

Adapun jenis putusan yang dikeluarkan untuk 23 perkara ini pun beragam, yaitu rehabilitasi (31 orang), peringatan (24), peringatan keras (8), peringatan keras terakhir (1), ketetapan, pengaduan dicabut oleh pengadu (2), pemberhentian dari jabatan Ketua (2) dan pemberhentian tetap (2).

Untuk Provinsi Lampung sendiri, Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Abdul Hafid dan Ketua KPU Pesisir Barat Yurlisman resmi diberhentikan. Sedangkan, tiga komisioner Pesibar diberi peringatan yaitu Yulyanto, Jefri, dan Tulus Basuki.

Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang diputus merupakan perkara-perkara telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di tempat, Ruang Sidang DKPP Jakarta, sidang di daerah maupun sidang melalui video conference. 

“Sidang putusan merupakan sidang terakhir atau final dari sebuah perkara yang telah diperiksa,” katanya, Rabu (15/5).

Sidang Putusan DKPP dapat disaksikan langsung oleh masyarakat melalui live streaming Facebook DKPP: www.facebook.com/medsosdkpp/. Adapun nomor perkara dan Teradu yang akan diputus pada sidang pembacaan putusan dapat dilihat detailnya pada lampiran tabel yang dibuat bersamaan dengan rilis ini.

“Masyarakat dapat menyaksikan jalannya persidangan tanpa harus mendatangi lokasi dan dapat memutar kembali siaran tersebut kapan saja mereka inginkan. Ini juga merupakan bentuk transparansi dari DKPP terhadap proses persidangan kode etik penyelenggara Pemilu,” kata Bernad.

Link live streaming lengkap akan dibagikan melalui media sosial DKPP sesaat sebelum sidang dimulai dan untuk media yang ingin meliput jalannya sidang dapat hadir di ruang sidang DKPP 10 menit sebelum sidang dimulai,”  pungkas dia. (mam/JPN)

Komentar

Politik Lainnya