JPNews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) M. Abdul Hafid atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2019. Hal itu tertuang dalam putusan DKPP Nomor 58-PKE-DKPP/IV/209.

Abdul Hafid dilaporkan Tarmizi, warga Dusun I Solo, RT/RW 001/002, Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan dengan nomor perkara Nomor 005-P/L-DKPP/III/2019.

“Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras Abdul Hafid  selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan sejak putusan dibacakan. Lalu, memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan serta memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” bunyi putusan tersebut.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri enam anggota DKPP, yakni Harjono selaku ketua merangkap anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiarti dan Fritz Edward Siregar pada Rabu (8/5) . Lalu dilanjutkan pada sidang terbuka untuk umum terkait putusan dilakukan pada Kamis (16/5).

Dalam pokok pengaduan, Teradu diminta menindaklanjuti laporan Panwas Rajabasa Lampung Selatan terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Rajabasa bersama beberapa Ketua PPS dengan jenis pelanggaran, berupa pengkondisian Caleg DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Imer Darius. Jika terbukti melanggar, Teradu diminta untuk mendiskualifikasi Caleg dari Partai Demokrat tersebut.

Berdasarkan aduan tersebut, tanggal 15 Desember 2018, Bawaslu Lampung Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 001/TM/PL/Kab/08.04/XI/2018, yang isinya memutuskan bahwa empat orang penyelenggara pemilu, yakni Ketua PPK Nasrul Musa, Ketua PPS Way Muli Nasrul Utami, Ketua PPS Way Muli Timur Santawi Kodratulloh dan Ketua PPS Kerinjing Aminuddin dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Akan tetapi, sejak dikeluarkan keputusan, tidak ada upaya dari Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut.

Diketahui sebelumnya, sidang pemeriksaan dipimpin oleh Ketua majelis   Ida Budhiati bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Lampung, yakni Iskardo P. Panggar (unsur Bawaslu), Sholihin (unsur KPU), dan Heryandi (unsur masyarakat).

Sidang pemeriksaan perkara digelar perdana di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Jl. KH. Mas Mansur No.26, Rw. Laut, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. (erl/JPN)

Komentar

Lampung Lainnya