TOP 0 Pemerintahan

Mualim Taher

JPNews - Tokoh masyarakat Pesawaran, Mualim Taher kecam aksi Kepala Desa Tanjung Rejo, Waykhilau, Sugiono yang melapor balik masyarakatnya terkait laporan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD). 

Dikatakan Mualim, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, bahwa masyarakat punya hak untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja kepala desanya, hal itu membuktikan masyarakat peduli dengan kemajuan desa. 

"Kalau masyarakat lapor, terus dilaporkan balik mencemarkan nama baik, memang sudah ada pembuktian dari penegak hukum kalau laporan masyarakat itu tidak berdasar atau salah. Beda perkara jika laporan warganya asal-asalan dan tidak terbukti, itu baru bisa dilaporkan balik," tutur dia, Kamis (14/3). 

Dilanjutkan dia, tindakan yang dilakukan kades itu membuktikan bahwa ia tak memahami dan tidak mengerti aturan dalam proses hukum, dan hal itu sangat disayangkan. 

"Saya berharap kejadian seperti ini tak perlu terjadi lagi, karena itu tak tepat, dan saya juga meminta aparat penegak hukum dapat bekerja profesional dan sigap menanggapi laporan masyarakat, agar kejadian seperti ini tak terulang," kata dia. 

Hal senada diungkapkan Ketua PWI Kabupaten Pesawaran, Erdanizar yang menyayangkan laporan yang dilakukan oleh Kades tersebut. 

"Kalau kades dilaporkan atas kinerjanya yang diduga tak beres, ya itulah yang perlu dibuktikan,  untuk menjawab laporan masyarakat, kalau belum bisa dibuktikan kebenarannya atau kesalahan dari laporan dugaannya ya tak perlu lapor, karena masyarakat juga punya hak untuk mengawasi DD agar digunakan tepat sasaran, kalau masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi kades di pidanakan, ya habis dong masyarakat masuk penjara semua," ucap dia. 

Diketahui, Kepala Desa Tanjung Rejo, Sugiono laporkan Rismanto, ke Polda Lampung terkait pencemaran nama baik, lantaran melaporkan Kadesnya yang diduga menilap Dana Desa (DD). 

Rismanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telponnya mengatakan, dirinya dilaporkan lantaran pencemaran nama baik, dimana laporan yang dituduhkan kepadanya atas laporan masyarakat ke Inspektorat. 

"Saya dilaporkan dan dipanggil Polda Lampung untuk mengklarifikasi laporan Kades Sugiono, terkait laporan warga ke Inspektorat,  padahal saya sebenarnya tidak ikut melaporkan, namun saat laporan itu tidak ada perkembangan di Inspektorat, saya kemudian memang yang melaporkan laporan warga itu ke Polres," jelas dia,  Rabu (13/3). 

Sebelumnya warga Desa Tanjung Rejo, Rismanto melaporkan dugaan penyimpangan DD TA 2017 di desa tersebut ke Polres Pesawaran, Senin (19/11) 2018 lalu. 

“Saya mewakili puluhan warga desa Tanjungrejo melaporkan pak Sugiono ke Polres Pesawaran dan laporan ini terkait dengan kinerja Kades Tanjungrejo karena diduga banyak melakukan penyimpangan dalam mempergunakan dana desa,” katanya. 

Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan Sugiono tertuang dalam beberapa poin dalam surat laporan.

“Pengelolaan dana desa banyak dugaan penyimpangannya, pembangunan rabat beton yang tidak sesuai RAB, begitu juga dengan pembangunan drainase, selain itu tidak ada keterbukaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut bahkan di handle sendiri oleh kades dalam pembangunannya,” jelas dia.

Ditambahkan, pembagian beras sejahtera (rastra) yang tidak jelas sampai kepada tanah bengkok milik desa yang dibalik namakan atas nama pribadi Kades turut tercantum dalam poin-poin laporan tersebut.

“Tanah bengkok dibalik nama jadi milik kades, tanpa musyawarah dan melibatkan masyarakat desa, dan kades terkesan arogan dalam memimpin, kami masyarakat desa juga mau memiliki pemimpin yang mengayomi rakyatnya,” tambah Rismanto.

Untuk itu, dirinya berharap laporan tersebut dapat ditindak lanjuti agar pembangunan di Desa Tanjungrejo dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. 

(snd)

Komentar

Pemerintahan Lainnya