JPNews - Ribuan guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) mengajukan judicial review UU  ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (14/04).

Menurut informasi yang dihimpun, para guru PAUD non formal tersebut datang dari berbagai daerah dengan didampingi Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, untuk memperjuangkan 

kesetaraan hak sebagai tenaga pengajar agar mendapatkan gaji yang layak. Seperti halnya, dari Jawa Barat sekitar 1500 guru termasuk 60 guru asal Sukabumi. 

"Kami para guru PAUD menginginkan MK agar uji materi kembali Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sisdiknas," ujar Sekjen Himpaudi Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Ujang Baedilah kepada JPNews.id, Kamis (14/04).

Ditegaskan Ujang, di dalam undang-undang tersebut menyebutkan ada guru PAUD formal dan non formal. Namun ternyata yang diakui sebagai guru oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya pendidik PAUD formal saja.

"Sedangkan pendidik PAUD non formal tidak diakui sebagai guru. Hal ini diketahui dari defisini Guru pada pasal 1 angka 1, Undang-Undang Guru dan Dosen," tegasnya.

Akibatnya, guru PAUD non formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang. Diantaranya memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi.

"Kita enggak mau ada diskriminasi, antara guru PAUD formal dan non formal. Kita enggak mau ada ketidakadilan. Kami meminta supaya pendidik PAUD non formal juga diakui sebagai guru," pungkasnya. (Lan)

Komentar

Jabar Lainnya