TOP 0 Pemerintahan



JPNews - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi kembali menggelar  rapat koordinasi (rakor) kepala desa se-Kabupaten Bekasi.

Rakor berpusat di Gedung Wibawa Mukti, Pemkab Bekasi, Rabu (26/2) itu bertujuan untuk mengingatkan kepada pejabat desa untuk menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) sesuai dan tepat sasaran dalam program kerja desa.

Kepala DPMD Aat Barhaty mengatakan, meski ADD belum turun namun semua desa harus sudah mempunyai program kerja yang jelas, supaya penyerapan ADD tepat sasaran.

"Kita mengupayakan dalam waktu dekat ini ADD bisa diturunkan, semoga dalam proses pencairan mudah-mudahan tidak mengalami hambatan, " Kata Aat kepada JP-News.id, Rabu (26/2).

Adapun rencana pembangunan desa di tahun 2019 ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan merujuk kepada nawacita presiden yakni membangun desa dari pinggiran dan peningkatan sarana infrastruktur desa, pasar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Lebih jauh, Aat menambahkan peran dan fungsi tanah kas desa (TKD) harus sesuai peraturan pemerintah. "Tentunya dalam penggunaan TKD, kita berharap kepada pejabat desa untuk tidak bertentangan dengan hukum, dalam memanfaatkan TKD yang berada di desanya masing-masing," jelasnya.

Aat menegaskan TKD tidak boleh dialihfungsikan. Apabila disewakan, tentunya harus mendapat persetujuan melalui musyawarah pejabat desa, tokoh masyarakat dan untuk persoalaan dana penyewaan tersebut wajib masuk ke pendapatan desa.

"Intinya pejabat desa jangan sesekali bertentangan dengan hukum baik penggunaan ADD maupun pemanfaatan TKD, " tungkasnya.

(mil/JPN)


Topik : DPMD Kades ADD

Komentar

Pemerintahan Lainnya