Syahrial

JPNews - Hingga saat ini upaya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), untuk diangkatnya para honorer tenaga kontrak daerah sebanyak 3.126 orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masih belum membuahkan hasil.

Meskipun koordinasi dengan pemerintah pusat, baik melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN), maupun melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) sudah dilakukan hingga beberapa kali.

Plt. Kepala BKD Pesibar, Syahrial Abadi, Jumat (8/2), mengatakan bahwa dari hasil koordinasi dengan BKN dan Kemen-PAN RB dalam upaya diangkatnya tenaga honorer yang berstatus tenaga kontrak daerah menjadi CPNS masih terbentur dengan belum adanya aturan yang mengatur pengangkatan dimaksud. 

"Sudah dua kali kami mengajukan ke Kemen-PAN RB dan BKN sudah beberapa kali. Namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS," ungkap Syahrial.

Kendala lainnya, lanjut Syahrial, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa pengangkatan CPNS harus melalui seleksi. "Men-PAN RB menegaskan bahwa pengangkatan CPNS tidak bisa dilakukan kecuali melalui tahapan seleksi," jelasnya.

Kendati demikian, Syahrial tetap berharap pemerintah pusat bisa menerbitkan aturan yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. "Apalagi memang usulan-usulan serupa juga intens dilakukan oleh kabupaten dan kota lain di Indonesia," pungkas Syahrial. 

(ers)

Komentar

Lampung Lainnya