JPNews - Program Sosialisasi Ekonomi Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ponpes Sulalatul Huda belum lama ini, menjadi sorotan pedas sebagian kalangan. 

Pasalnya, kegiatan tersebut pun berubah menjadi Deklarasi Mendukung Capres Petahana Joko Widodo. 

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun) mengaku, sangat menyangkan program tersebut dimanfaatkan buat kepentingan politik. Pihkanya akan menanyakan langsung Kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso perihal kejadian ini, dan meminta kepada Pihak OJK melakukan klarifikasi atas kejadian ini.

"Surat resmi kepada Ketua OJK (Wimboh Santoso) sudah kami layangkan dan meminta untuk segera melakukan klarifikasi," ujar Wakil Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi ini.

Hergun mengaku, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tidak Ikut Campur Dalam Pesta Demokrasi, karena akan membuat stigma negatif dimana Capres Petahana terlihat sangat ambisius dengan menggunakan seluruh stakeholdernya untuk secara eksplisit mengkampanyekannya kembali. 

"Kejadian ini sangat tidak etis dan tidak bagus dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia," tegasnya. 

Tujuan diadakannya Pilpres itu adalah untuk mengganti presiden secara periodik dan damai. Kekuasaan presiden cuma 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang selama 1 periode lagi. "Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan. Kalau sudah yakin menang ngapain juga perlu sampai gunakan cara seperti ini, sepertinya capres petahana sangat khawatir bakal kalah," pungkasnya. (drw/lan)

Komentar

Politik Lainnya