JPNews - DPRD dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat saling lapor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung.

DPRD melaporkan beberapa pekon terkait pengelolaan Dana Desa tahun 2018.

Sementara, Laporan DPC APDESI Pesibar Nomor: 06/APDESI-KPB/1/2019, pada tanggal 31 Januari 2019 tersebut terkait dugaan tidak transparan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) dan studi banding DPRD Pesibar selama dua tahun terakhir, persisnya Tahun 2016-2018.

"Realisasi penggunaan anggaran bimtek dan studi banding DPRD Pesibar selama dua tahun belakangan tidak transparan. Ihwal tersebut menjadi dasar kami melaporkan ke BPK Provinsi Lampung, dan untuk itu kami minta BPK segera melakukan audit secara detail berkaitan dana dimaksud," terang Ketua APDESI Pesibar, Arief Mufti, Senin (4/2).

Arif berdalih, laporan yang dilayangkan ke BPK itu, sebagai wujud peduli terhadap para wakil rakyat di kabupaten pecahan dari Lampung Barat (Lambar) itu. "Hal itu agar kedepan anggaran yang telah dipakai para unsur pimpinan dan anggota legislatif itu lebih transparan, bila perlu diumumkan khalayak publik," tegasnya.

Sementara itu Sekretaris DPRD setempat, L. Maulana, saat hendak dihubungi via ponselnya masih dalam kondisi yang tidak bisa tersambung.

Dikonfirmasi terpisah, penggiat Organisasi Masyarakat (Ormas) Kumpulan Masyarakat Pesisir Barat (Kumpar), Suwandi, menilai bahwa setiap orang, badan atau lembaga dan organisasi tidak dilarang melaporkan siapapun. Terlebih itu terkait perbaikan kinerja.

Menurutnya, sah-sah saja APDESI melaporkan DPRD Pesibar ke BPK Perwakilan Lampung, kalaupun nantinya laporan diterima kemudian ditindaklanjuti, DPRD  harus siap memberikan data, dokumen yang diperlukan guna pemeriksaan lebih lanjut.

"Intinya Kumpar mendukung langkah APDESI Pesibar yang telah melaporkan DPRD ke BPK. Semoga dengan adanya laporan itu kinerja DPRD khususnya dalam penggunaan dana akan lebih baik lagi. Jika nanti ditemukan ada keganjilan atau penyimpangan penggunaan anggaran bimtek atau studi banding, sebaiknya dibawa ke ranah hukum," ucap Suwandi. 

(ers)

Komentar

Lampung Lainnya