TOP 0 Daerah



JPNews - Terkait tertundanya pembayaran enam bulan honor remunerasi jasa medis klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tahun 2018 yang merupakan hak pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang Kotaagung, Tanggamus, mendapat tanggapan dari Bupati Tanggamus, Dewi Handajani.

Menurut Dewi Handajani permasalahan tertundanya pembayaran honor rumerisasi jasa medis klaim BPJS tahun 2018 tersebut telah menjadi pembahasan diinternal managemen RS. Kemudian permasalahan tersebut akan diupayakan untuk diselesaikan, secepatnya. 

"Memang ada permasalahan tersebut, dan kami coba selesaikan, mudah mudahan secepatnya, tunggu saja, " kata Bunda Dewi panggilan akrabnya, Senin (28/1) singkat, saat dikonfirmasi seusai kegiatan Musrenbang RPJMD, di aula Islamik Center Kota Agung. 

Sementara itu, terpisah, terkait permasalahan belum dibayarkannya honor jasa medis klaim BPJS ini juga menjadi perbincangan masyarakat Tanggamus, khususnya Kotaagung. 

Seperti yang diungkapkan Ria warga Kotaagung, menurutnya, permasalahan tersebut telah viral di tengah masyarakat, dari pemberitaan di media sosial . 

Sebenarnya managemen harus bijak dalam membagi dana klaim BPJS, jangan dipakai untuk membeli obat seluruhnya. 

Karena tentunya pegawai honor ataupun pegawai rendahan sangat membutuhkan dana tersebut, yang memang hak mereka. Apalagi saat ini kebutuhan hidup membutuhkan biaya tinggi, untuk sekolah anak atau keperluan lainnya.

"Tahulah, beritanya sudah viral, dan menjadi perbincangan warga, pegawai ga dibayar honor jasa nedisnya selama 6 bulan tahun lalu. Yang infonya dananya habis untuk beli obat, padahal pegawai honor tentunya butuh dana itu, kalau dokter ataupun pejabat rumah sakit mungkin tidak butuh," ujarnya.

Diketahui, pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, tuntut managemen segera membayar honor remunerasi jasa medis klaim BPJS kesehatan tahun 2018, yang tertunda.

Pasalnya uang honor remunerasi jasa medis ini, terhitung sejak Agustus, September, Oktober, November serta Desember tahun 2018 lalu, belum juga dibayarkan managemen RSUD plat merah Tanggamus tersebut ke para pegawainya.

Menurut salah seorang pegawai RSUD Kota Agung yang tidak ingin dituliskan namanya mengatakan, bahwa selain honor jasa medis BPJS, honor Jasa Pelayanan Umum (JPU) juga belum dibayarkan managemen. 

"Padahal uang honor-honor tersebut sangat kami butuhkan, apalagi seperti saya ini pegawai rendahan. Jadi uang itu untuk penghidupan sehari-hari, kalau seperti dokter atau pegawai yang lain tidak terpengaruh walau honor BPJS belum dibayar," katanya.

Adapun, Direktur RSUD Kotaagung dr. Diyan Ekawati, mengakui, jika uang remunerasi jasa medis klaim BPJS, sudah ada. Namun untuk membayarkan dan membagi, uang remunerasi ini kepada tenaga kesehatan masih belum dapat dilaksanakan karena managemen RSUD, masih mendahulukan kepentingan pasien. 

"Untuk pembayaran jasa medis untuk pegawai, belum bisa saya katakan kapan waktunya, karena kami mendahulukan pelayanan kepada pasien. Jika dana klaim BPJS kita bayarkan, bagaimana membeli obat, maka kami dahulukan pelayanan pasien. Internal pegawai juga tidak mempermasalahkan, kondisi ini juga kami laporkan kepada Bupati dan Sekda," katanya. 

(ver)

Komentar

Daerah Lainnya