JPNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menggelar rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek.

"Perlu adanya satu atap koordinasi dari pengelolaan transfortasi Jabodetabek. Presiden Joko Widodo mencermati bahwa faktor koordinasi itu harus menjadi kata kunci," kata Mendagri dalam keterangan tertulis yang diterima JP-News.id, Selasa (8/1).

Sebagai Mendagri, Tjahjo menyebut nanti akan terus memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bekasi, Bogor, Depok, Tanggerang, Tangsel dan Pemerintah Pusat itu atas satu sistem koordinasi. 

"Jangan sampai misalnya, menentukan stasiun transit saja antara Pemda DKI, Pemda Jabar, Pemda Banten antara BUMN, antara kementerian saling tumpang tindih," ucapnya.

Menurut Tjahjo, nantinya akan mencoba mengkoordinir untuk pusatnya akan langsung oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres yang mengkoordinir. 

"Yang intinya adalah satu tahun itu sudah mencapai kerugian karena dampak dari kemacetan di Jabodetabek hampir 100 triliun. Sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta - Bekasi sampai ke Jakarta - Bogor, Depok, Jakarta -  Tangerang-Tanggerang Selatan, Depok. Intinya Jabodetabek terintegrasi," urainya.

Tjahjo juga menjelaskan saat ini transportasi dari airport sudah ada Bis-nya, ada LRT-nya, ada MRT-nya, ini harus terintegrasi. Secara prinsip, arahan Pak Presiden dengan mengundang  tiga gubernur, yaitu Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tadi untuk secepatnya saling ketemu. 

"Kalau bicara masalah Jabotabek itu sudah ada Perpresnya, peraturannya ada tapi tidak pernah jalan, sudah diputuskan jadi secepatnya karena sudah mencapai kerugian yang luar biasa dari dampak kemacetan, jadi roda transportasinya bisa ada alternatifnya dan faktor kemacetannya juga akan bisa diurai," jelasnya.

Selain itu, Tjahjo menyebut, bahwa yang penting ada kesepakatan dari tiga gubernur, kemudian nanti akan dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada pemda agar ada satu manajeman, satu pengorganisasian. 

"Ini harus kompak tiga gubernur, yang penting masing-masing Pemda diberikan otoritas, nanti akan diputuskan dalam  rapat jalur Bapak Wapres," pungkas Tjahjo. 

(Rls/JPN)

Komentar

Nusantara Lainnya