Bawaslu saat koordinasi pengawasan Pemilu 2019 di Sekretariat PWI Pesawaran, Kamis (27/12). Foto: Sandi for JPNews

JPNews - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran menggandeng PWI Pesawaran lakukan pengawasan penyelanggaraan tahapan pemilihan umum di Sekretariat PWI setempat.

Hadir lima komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran yakni Ali Nurdin, Mutholib, Feri Ikhsan, Riswanto dan Ketua Bawaslu Ryan Arnando.

“Koordinasi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan DPD, DPR dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, ” kata Ryan Arnando, Kamis (27/12).

Diterangkan, per Agustus 2018 Panwaskab berubah menjadi Bawaslu yang sudah definitif. 

“Setelah kita menjadi Bawaslu secara definitif kemudian dilakukan kunjungan ke hampir seluruh partai politik peserta pemilu 2019. Memang tidak seluruhnya, karena ada kesibukan di beberapa parpol,” terang dia.

Dijelaskan, bahwa dalam menjalankan tugasnya Bawaslu memiliki 182 komisioner mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. “Panwas Desa satu orang perdesa dan tiga anggota komisioner di kecamatan serta lima komisioner di Kabupaten. Jumlah seluruhnya 182 komisioner,” jelasnya.

Bawaslu Pesawaran mengembangkan pengawasan dengan partisipatif dari masyarakat. “Mengingat Media salah satu pilar demokrasi, untuk itu kita berkoordinasi dalam rangka pengawasan. Kita sudah masa kampanye, kita mengawasi agar jalannya kampanye berjalan dengan baik. Untuk diketahui, Bawaslu bekerja secara aktif 15 Agustus 2018, ” papar dia.

Pelanggaran diinvestigasi syarat materi atau formil. Sampai dengan sekarang belum tercatat registrasi pelanggaran. Namun demikian, sudah ada beberapa informasi yang dilakukan investigasi.

Diketahui, ada empat pelanggaran pemilu, pertama pidana pemilu atau politik uang, pelanggaran administratif atau tata cara prosedur pencalonan, ketiga pelanggaran kode etik atau kaitan sumpah janji yang dilanggar, terakhir pelanggaran bentuk lain seperti pelanggaran secara umum yang dilakukan oleh ASN atau aparatur desa.

“Bawaslu meminta pers terlibat pada pengawasan pemilu karena pers sebagai pilar demokrasi. Setidaknya menjadi pengawasan partisipastif,” kata Ryan Arnando.

Direncanakan, kedepan ada program yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk mendekatkan kepada masyarakat dengan nama Bandrek. 

“Launching Bandrek pada Januari 2019. Bandrek atau Bawaslu Ngobrol Bareng Komunitas,” pungkasnya. (snd)

Komentar

Politik Lainnya