Ilustrasi (istimewa)

JPNews - Sebanyak 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mendapat wejangan dari Dinas Pertanian (Distan) bersama Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Pesibar, terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemeliharaan hewan ternak.

Demikian dikatakan Kabid. Peternakan, Mesrawan, mendampingi Kepala Distan, Jalaludin, ketika dikonfirmasi, Selasa (4/12), bahwa upaya penerapan Perda ternak yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi dimasing-masing kecamatan itu dengan pesertanya seluruh peratin dan tokoh masyarakat itu, diharapkan dapat direalisasikan oleh masyarakat.

Menurut sosok yang beken disapa Memes itu, perda tentang pemeliharaan hewan ternak itu baru selesai diundangkan Desember tahun lalu. "Setelah Perda itu diundangkan, Pemkab melalui Distan fokus pada sosialisasi tentang Perda itu ke seluruh masyarakat, melalui aparat kecamatan dan pekon yang ada di Pesibar," kata dia.

Memes menjelaskan, dalam penerapan perda dimaksud pihaknya sendiri hanya membantu dalam melaksanakan sosalisasi, sedangkan  penindakan pelanggaran dalam perda tersebut ditangani langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi penegak perda.

Memes sendiri tak menampik jika hingga kini hewan ternak milik masyarakat di Pesibar masih banyak yang diliarkan, dan tak jarang hingga turun kejalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. "Kesadaran masyarakat kita untuk tidak meliarkan hewan ternaknya masih sangat rendah. Kedepan jika kondisi tersebut masih terus terjadi Satpol PP bisa langsung melakukan penindakan.

Karenanya Memes mengimbau agar masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembiaran terhadap hewan ternaknya yang acapkali turun kejalan dan merusak tanaman milik masyarakat lainnya. "Desember ini perda yang sudah disahkan itu bisa langsung dilaksanakan. Artinya, jika masih ada hewan ternak yang diliarkan maka konsekwensinya hewan ternak tersebut akan diamankan oleh Satpol PP," pungkasnya. 

(ers)

Komentar

Lampung Lainnya