TOP 0 News Indepth



JPNews - Konsultan bisnis properti F Rach Suherman mengungkapkan era otonomi daerah juga memiliki ekses disharmonisasi regulasi, misalnya  Paket Kebijakan Ekonomi XIII Jokowi yang sebenarnya bagus.

Namun begitu, terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah. 

"Contoh nyata adalah penurunan PPh 5 persen jadi 2,5 persen, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5 persen dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit diantara 'dua raja'," ujar dia, Minggu (25/11).

Terkait praktik suap yang dilakukan pihak korporasi, menurut dia, itu adalah soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau developer karena ingin membeli waktu  di saat terhambat panjangnya dan berbelitnya proses perizinan. Padahal perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada biaya dana. 

Praktik suap, lanjutnya, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mengambil jalan pintas dan inipun disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Ke depan, untuk menekan praktik suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah. 

"Kebijakan inipun, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan dan RB bersama Pemda. Dimana izin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru," katanya.

Pengawasan publik, lanjutnya, sangat diperlukan dan hal ini bisa dilakukan lewat informasi digital. 

(ant/mam/JPN)

Komentar

News Indepth Lainnya