TOP 0 News Indepth

Cecel Noer, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi

JPNews – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi akan membentuk pansus (panitia khusus) untuk menyikapi dugaan pencemaran Sungai Cibeet yang dilakukan Rest Area KM39 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) di Kecamatan Cikarang Pusat.

“Kita akan panggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak Rest Area KM39 untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” ujar Cecep Noer, Sekretaris Komisi III kepada JP-News, Senin (19/2).

Menurut Cecep, seharusnya DLH tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan penutupan aktivitas Rest Area KM39, apabila benar sudah ada surat kesepakatan untuk melakukan penutupan saluran pembungan limbahnya. 

“Patut kita curigai ada apa (upeti, Red) dengan DLH yang tidak melakukan penutupan. Apa yang mereka (DLH) takut padahal sudah ada surat kesepakatan yang disetujui kedua pihak. Saya saja berani pasang badan kalau memang benar. Kenapa DLH takut?” tanyanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Pansus ini akan segera dibentuk. Untuk sementara permasalahan ini akan dirapatkan dengan pimpinan dewan. “Besok akan kita rapatkan dengan pimpinan terkait permasalahan ini,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi diduga menerima setoran terkait tidak dilakukannya penutupan saluran pembuangan limbah Rest Area KM39 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Kecamatan Cikarang Pusat. Rest Area ini disebut-sebut telah melakukan pencemaran terhadap Sungai Cibeet. 

Ketua Serdadu Komunitas Cibeet (Sekoci), Dayat Riyana menyatakan, peninjauan ke Rest Area KM39 yang dilakukan Sekoci Jumat Lalu (16/2), untuk memastikan betul tidaknya DLH Kabupaten Bekasi bersama pelaku usaha Rest Area KM39 melaksanakan apa yang menjadi hasil kesepakatan. Yaitu menutup dan membongkar saluran pembuangan limbah cair yang menuju ke Sungai Cibeet. 

“Nyata-nyata, di lapangan pihak pengusaha Rest Area KM39 belum melaksanakan sepenuhnya penutupan saluran. Hanya sebatas melakukan pengambilan limbah cairnya secara manual dengan menyediakan tank-tank limbah sebagai penampungan limbah sementara,” tutur Gunawan.

“Sedangkan pihak DLH datang ke lokasi Rest Area tidak bisa berkutik, karena tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Hanya datang melihat sebagai penonton, bukan sebagai eksekutor. Ini jelas mencoreng kepercayaan masyarakat,” sambungnya.

Menurutnya, dengan fakta itu cukup jelas baik perusahaan (pelaku) dan Penegakan Hukum (Gakum) DLH Bidang Penindakan sama-sama mengabaikan yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan penutupan saluran, atau pipanisasi pembuangan limbah cair Rest Area KM39.

“Gakum (DLH, Red) di lapangan betul-betul tidak berdaya. Padahal yang bersangkutan memiliki otoritas sebagai penindak. DLH sendiri mengatakan, bahwa itu (saluran pembungan Rest Area KM39) harus ditutup. Tetapi kenyataannya tidak mampu melakukan tindakan,” terangnya.

Gunawan menambahkan, dengan melihat sepak terjang DLH di lapangan yang tidak berkutik dan tidak berdaya dalam menghadapi pelaku usaha yang sudah jelas menurut DLH sendiri harus ditutup, tetapi kenyataannya seperti sapi ompong. 

“Saya fikir masyarakat jangan disalahkan kalau nanti melakukan tindakan pengadilan jalanan. Karena sudah muak dengan sikap dan tindakan pelaku usaha yang tidak taat aturan dan para pemegang kewenangan tidak bertindak,” ketus Gunawan.  

Sementara itu, Manager Rest Area KM39, Aulia saat disinggung apakah selama ini sudah ada pemberitahuan dari pihak DLH terkait pembuangan limbah industri yang mencemari Sungai Cibeet dan apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya dari DLH, tutur dia, belum ada yang disampaian kepada pihaknya. 

Dengan tegas Aulia mengatakan, jika ada sosialisasi dari DLH, pihaknya tentu akan mengikuti semua aturan tersebut. “Seharusnya kami diberitahu, dan kalau ada yang sosialisasi tentu kami akan mengikuti aturannya,” tutur Aulia.

Sedangkan perwakilan DLH Kabupaten Bekasi yang turun mengecek lokasi Rest Area KM39 pada Jumat itu menyatakan, seharusnya yang mempunyai kewenangan awal dalam hal ini adalah Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal). 

“Bidang Penindakan ini adalah bidang baru. Dan kalau ada temuan di lapangan seharusnya Bidang Wasdal menyampaikan laporannya ke kami (Bidang Penindakan). Tapi sejauh ini tidak ada laporan dari Bidang Wasdal,” katanya yang enggan menyebutkan namanya. (gun/tin)

Komentar

News Indepth Lainnya