JPNews - DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan program pembentukan legislasi daerah Tahun 2019. Yang dipusatkan di gedung wanita Sekretariat Daerah Pesisir Barat, pada Selasa (6/11), sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam kegiatan rapat paripurna itu dihadiri 20 anggota DPRD dari 25 anggota DPRD Pesisir Barat. Paripurna dipimpin oleh wakil Ketua I DPRD  Pesibar, M.Towil,  dan didampingi oleh Ketua DPRD Pesibar, Piddinuri, dan Wakil Ketua II DPRD, AE.Wardhana Kesuma dan dihadiri Bupati-Wakil Bupati Pesibar Agus Istiqlal-Erlina, Sekkab Pesibar, Azhari. Selain itu dihadairi juga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab setempat,  serta unsur Forkopimda Pemkab Pesibar dan Lampung Barat. 

Sekretaris DPRD Pesibar, L. Maulana menyampaikan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Pesibar sebagaimana diketahui bersama bahwa DPRD kabupaten dan kota mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan pembentukan, pembahasan, memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Penyusunan program pembentukan peraturan daerah Tahun 2019, yaitu ranperda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ranperda tentang kebersihan dan keindahan. Kemudian ranperda tentang konsultasi publik, ranperda tentang pelayanan publik, ranperda tentang penyelenggaraan alat pemadam kebakaran, ranperda tentang rencana detail tata ruang, perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang penataan pengendalian tower.

Selain itu perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2016 tentang pajak daerah, perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum, perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha, perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang retribusi perizinan tertentu. Dan perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang RPJMD Pesibar Tahun 2016-2021, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 

Rapat yang dipimpin oleh Wakil ketua I DPRD Pesibar tersebut, atas persetujuan peserta rapat bahwa telah disepakati sebanyak 15 Prolegda Pesibar Tahun 2019 tersebut. 

(ers/JPN)

Komentar

Lampung Lainnya