Puluhan Jurnalis yang bertugas di Sukabumi turun ke jalan gelar aksi damai rolak RKUHP, mereka membawa poster tulisan protes serta menggunakan kain hitam penutup mulut sebagai bentuk protes terhadap pengekangan kebebasan pers

JPNews - Puluhan wartawan, media cetak maupun elektronik, baik online maupun televisi yang bertugas di Sukabumi, Jawa Barat

mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mecabut pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menghambat kebebasan pers.

Wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Sukabumi Bersatu (JSB), menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, di Komplek Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Jawa Barat, Senin (19/2). Aksi tersebut diisi dengan orasi dan penandatanganan petisi penolakan RKUP.

"Kita berkumpul disini untuk menyampaikan aspirasi, juga aksi menutup mulut sebagai bukti bahwa kinerja kita sebagai Jurnalis dibungkam oleh aturan yang akan disahkan," papar Wilda Topan, Pewarta dari MNC Group sekaligus korlap aksi JSB.

JSB menyatakan pasal-pasal yang harus dicabut, antara lain pasal pemidanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan berita tak sesuai keinginan narasumber dan delik penyebaran berita bohong.

“Jika disahkan, RKUHP akan mengancam kerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan berita ke publik,” tutur Wilda.

JSB pun melakukan penandanganan petisi penolakan RKUHP di kain puting berukuran 2X2 meter. Usai ditandatangani, spanduk petisi diberikan kepada perwakilan DPRD Kabupaten Sukabumi.

"Nantinya petisi ini akan disampaikan ke panja DPR RI maupun DPD sebagai bentuk menolak RKUHP, yang akan dibahas nanti di senayan," tandas Wilda.

Diketahui isi rumusan pasal RKUHP pada 2 Februari 2018, memuat beberapa pasal kontroversial. Tiga diantaranya berpotensi mengancam kebebasan pers.

Pasal-pasal tersebut diantaranya, Pasal 285 yabg mengatur pidana berita bohong, Pasal 305 tentang contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan, dab pasal 429 di Bab XX tentang pidana pembukaan rahasia. 

Disamping itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi menyampaikan, pihaknya akan menampung aspirasi rekan jurnalis. Seluruh aspirasi akan disampaikan ke  DPR RI.

"Insya Allah akan kita sampaikan aspirasi dari para jurnalis ini, mudah mudahan kerja keras rekan-rekan mendapat tanggapan dari DPR RI," singkat Agus. (hrl/drw)

Komentar

Jabar Lainnya