JPNews - Tingkat Partisipasi masyarakat untuk kegiatan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) semakin baik dari tahun ke tahun. Kegiatan yang dibiayai P2RW pada tahun 2018 sudah 100 persen selesai. 

"Dari 355 RW yang ada di Kota Sukabumi, tinggal dua RW di wilayah Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh yang masih menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dari sisi administrasi. Dengan demikian, tingkat penyelesaian P2RW hingga laporan pertanggungjawaban sudah mencapai 99,4 persen," beber Asisten Sekda Kota Sukabumi Bidang Pemerintahan dan Hukum, Andri Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/10)

Lanjut Andri, kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya, program tersebut akan diteruskan. 

"Apalagi pimpinan daerah sekarang lebih mengedepankan program tentang peningkatan pemberdayaan masyarakat. Lagi pula, program ini dianggap sukses dan dipelajari banyak daerah lain," ungkap Andri.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama Bagian Tata Pemerintah (Tapem) akan meminta waktu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi untuk meninjau hasil pembangunan yang didanai P2RW dengan besaran Rp20 juta tiap RW. 

"Diperkirakan waktu monitoring ke lapangan pada akhir bulan November atau awal bulan Desember 2018," ucapnya.

Selain itu, lanjut Andri, monitoring ini akan diagendakan ke beberapa wilayah sekaligus nanti tim juri juga akan melaksanakan tugasnya untuk menentukan RW yang menjadi juara P2RW tahun 2018 baik tingkat kecamatan maupun kota. Para juara P2RW akan diumumkan pada 1 April 2019 bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kota Sukabumi.

"Tahun depan pemerintah akan menggulirkan Dana Kelurahan, Pemkot Sukabumi masih menunggu format dari program tersebut, apakah sejalan dengan P2RW," tandasnya.

Sementara itu, Kabag Tapem Setda Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat menjelaskan, keseluruhan P2RW harus sudah tuntas pada akhir Desember 2018. Nanti dalam proses monitoring, kata Punjul, tim akan melihat kesesuaian proposal yang diajukan dengan pelaksanaan P2RW.

Punjul memperoleh informasi, dari Rp73 triliun Dana Desa sebesar Rp3 triliun dialokasikan untuk Dana Kelurahan. Namun sampai sekarang dia belum mengetahui tata cara dan sistem penyaluran dana tersebut untuk tiap kelurahan. Apakah dibagi rata atau berdasarkan kriteria-kriteria tertentu?

"Ada amanat dari Undang-undang juga bahwa Pemda harus memberikan 5 persen dari APBD. Apakah nanti P2RW menjadi bagian dari 5 persen tersebut? Lihat saja nanti karena sampai sekarang belum ada juklak dan juknisnya," ujar Punjul. (Gio)

Komentar

Jabar Lainnya