Istimewa

JPNews – Tim verifikasi proposal Kompeteisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2018 memilih 25 nominasi pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik, terdiri dari enam kementerian/lembaga, 18 pemda, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya mereka akan mengikuti tahap penilaian lanjutan, yakni presentasi dan wawancara untuk ditetapkan menjadi Top 10.

Presentasi dan wawancara di kantor  Kementerian PANRB pada tanggal 31 Oktober - 2 November 2018, sementara penganugerahan terhadap Top 10 akan dilakukan dalam rangkaian International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7-8 November mendatang. “Penerima penghargaan Top 10 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik akan difasilitasi untuk mengikuti kompetisi berskala internasional,” ujar Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, M. Imanuddin, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (30/10).

Sebelumnya, tim verifikasi yang menjadi bagian dari tim evaluator ini melakukan verifikasi proposal selama dua hari pada tanggal 25-26 Oktober 2018. Tim evaluasi ini dipimpin oleh mantan Menteri PANRB Azwar Abubakar.

Imanuddin menjelaskan, kompetisi ini merupakan kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD yang menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kompetisi ini bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adanya kompetisi ini juga sebagai motivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan lainnya, untuk mewujudkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik. 

“Kompetisi ini juga sebagai akselerasi capaian kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N),” pungkas Imanuddin. 

Berikut daftar K/L/Pemda/BUMN yang masuk nominasi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan

6. BPJS Kesehatan

7. Pemerintah Kota Semarang

8. Pemerintah Kota Banjarmasin

9. Pemerintah Kota Cirebon

10. Pemerintah Kota Bandung

11. Pemerintah Kota Solok

12. Pemerintah Kota Medan

13. Pemerintah Kota Banjar Baru

14. Pemerintah Kota Sukabumi

15. Pemerintah Kota Ambon

16. Pemerintah Kota Malang

17. Pemerintah Kab. Bojonegoro

18. Pemerintah Kab. Banyuwangi

19. Pemerintah Kab. Bulukumba

20. Pemerintah Kab. Kendal

21. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

22. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

23. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta 

24. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

25. PT Pos Indonesia (Persero)

(mst/JPN)

Komentar

Nasional Lainnya