JPNews - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pesawaran terkait Peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran tengah menghitung kerugian dari dugaan 'pengemplangan' pajak yang dilakukan oleh PDAM Way Khilau. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pansus DPRD Pesawaran untuk peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran Hipni Idris, saat dihubungi JP-News, Selasa (30/10). "Sekarang kita masih menghitung berapa kerugian kita akibat tidak dibayarnya pajak air bawah tanah oleh PDAM Way Rilau," ungkapnya.

Menurutnya, sejauh ini belum ada koordinasi dari PDAM Way Rilau terhadap Pemkab Pesawaran. "Sejauh ini belum ada koordinasi dari PDAM Way Rilau, padahal kita sudah surati melalui pihak eksekutif," ujarnya.

Ia pun mengaku, akan merekomendasikan hal ini kepada BPK Provinsi Lampung. "Setelah kita hitung kerugian pasti akibat tidak dibayarkannya pajak ini, nanti kita akan rekomendasikan ke BPK, jika masih tidak ada itikad baik dari PDAM Way Rilau, tentunya akan kita bawa ke ranah hukum Persoalan ini," akunya. 

Diberitakan sebelumnya, Pansus DPRD Pesawaran untuk peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran mensinyalir adanya dugaan penggelapan pajak oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung selama 12 tahun. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pansus DPRD Pesawaran untuk peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran Hipni Idris saat dihubungi, Sabtu (27/10). "Saat kami dari Pansus bersama PDAM Kabupaten Pesawaran melakukan sidak di Way Linti pada Jumat (26/10), ternyata perusahaan tersebut selama 12 tahun tidak membayar pajak," ungkapnya.

Padahal, kata dia, sesuai regulasi yang berlaku, seharusnya PDAM Way Rilau bisa membayar pajak air bawah tanah. "Yang jelas disini ada pajak, regulasi di atur perbub, mengenai satuan nilai energi yang dikeluarkan oleh sumber air mineral wajib membayar kepada Pemerintah Daerah baik itu batu, pasir, air dihitung per debit air, artinya disini kami bukan mengada-ada, kami punya pegangan yang jelas mengenai regulasi yang mestinya di jalankan," katanya.

Menurutnya, PDAM Way Rilau wajib membayar pajak air bawah tanah tersebut, karena lokasi sumber mata air yang terletak di dusun Way Linti, Desa Wiyono, Kecamatan Gedongtataan, itu berada di daerah Kabupaten Pesawaran. "Di Way Linti itu ada sebanyak lima mata air yang dibendung dan dialirankan ke PDAM Way Rilau dan selama ini tidak ada kontribusi sedikitpun ke Pemerintah daerah Pesawaran," ujarnya.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan segera melaporkan perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila tidak ada itikad baik dari pihak PDAM Way Rilau dan juga Walikota Bandar Lampung. "Saya sudah komunikasi ke Bupati, saya katakan bahwa saya ingin membawa masalah tersebut ke PTUN bahkan ke KPK sebab mereka telah melakukan pencurian, penggelapan pajak ini," tegasnya.

"Kami masih menunggu apabila sampai hari Senin (29/10) tidak ada konfirmasi dari Walikota dan Dirut PDAM Way Rilau maka pansus akan menaikan masalah tersebut ke PTUN atau KPK, karena kerugian kita sudah ratusan miliar," tutupnya. 

(snd)

Komentar

Lampung Lainnya