Hudaya, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi

JPNews – Gelontoran anggaran fantastis diterima Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan penertiban Tempat Hiburan Malam (THM).

Anggaran tersebut sebesar Rp 1 miliar dari APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2018 guna penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang usaha kepariwisataan.

 Namun sayangnya, hingga kini belum terlihat ada upaya berarti yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bekasi dalam penertiban THM. Masih banyak THM yang bebas membuka usahanya dan ramai didatangi pengunjung. Padahal, dalam Perda nomor 3 Tahun 2016 pasal 47 jelas-jelas melarang jenis usaha seperti pub, karaoke, spa dan panti pijat.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, dirinya belum bisa melakukan penertiban atau menutup jenis usaha tersebut lantaran masih melakukan konsultasi.

Ia beralasan, meskipun ada pelarangan, namun dalam pasal 67 tentang pidana atau sanksi apabila melanggar perda tidak ada pencantuman pidana.

"Saya masih konsultasi. Walaupun ada pelarangan, namun pada pasal 67 tidak ada sanksinya, jadi saya belum berani untuk menegakan perdanya," aku Hudaya saat diwawancarai awak media di Gedung Bupati Bekasi, Delta Mas, Senin (29/1).

Ia tak mau dianggap melawan hukum, jika upaya penertiban tetap dilakukan tanpa kajian dan konsultasi. Meski masuk pidana, upaya penindakan baru dikategorikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

"Perda ini kan untuk ketertiban umum, namun pidananya ini masuknya Tipiring. Tapi apabila kita lakukan penutupan demi penegakan, saya takutnya dituntut balik. Sebab tidak sanksi yang dijelaskan," akunya.

Untuk saat ini, Hudaya lebih memilih untuk terus berupaya dalam penegakan perda demi ketertiban umum. Ia mengaku bakal melakukan konsultasi hukum demi keselamatan dirinya bersama anggota ketika bertindak. Sehingga, ia lebih berhati-hati dalam melakukan penindakan.

Terlebih, ia menyebut jabatan Kepala Satpol PP memiliki sejarah tersendiri berkaitan dengan penegakan hukum.

"Jabatan Kepala Satpol PP ini sudah ada lebih dari tiga pejabat yang tersandung masalah hukum. Karena itu, saya berhati-hati dalam bertindak. Saya kan baru, jadi saya pelajari dulu. Karena dulu saja saat melakukan penegakan perda terkait IMB, ada salah satu Kepala satpol PP yang menjadi tersangka karena dituduh melakukan pengerusakan," pungkasnya. (har/hrl/drw)

Komentar

Jabar Lainnya