Hipni Idris

JPNews -  Perseteruan antara PDAM Way Rilau Bandar Lampung dan Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Pesawaran kian memanas.

PDAM Wayrilau sempat menuding pansus itu berspekulasi. Pansus tampanya naik pitam, berencana menaikkan perkara tersebut ke PTUN dan KPK. 

Ketua Pansus Peningkatan PAD DPRD Kabupaten Pesawaran, Hipni Idris membalas dengan keras komentar Direktur PDAM Way Rilau Bandar Lampung.

AZP. Gusti Mego yang menyebut pihaknya beserta Direktur PDAM Pesawaran K. Togatorop hanya berspekulasi yang menjurus ke arah hoax terkait tidak dibayarnya pajak PDAM Way Rilau Bandar Lampung yang berlokasi di Way Linti Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

"Yang jelas disini ada pajak regulasi di atur perbub, mengenai satuan nilai energi yang dikeluarkan oleh sumber air mineral wajib membayar kepada Pemerintah Daerah baik itu batu, pasir, air dihitung per debit air," jelas Hipni, Sabtu (27/10).

"Artinya disini kami bukan mengada-ada, kami punya pegangan yang jelas mengenai regulasi yang mestinya di jalankan," tambahnya.

Hipni menegaskan pihaknya akan segera melaporkan perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila tidak ada itikad baik dari pihak PDAM Way Rilau dan juga Walikota Bandar Lampung.

"Saya sudah komunikasi ke Bupati, saya katakan bahwa saya ingin membawa masalah tersebut ke PTUN bahkan ke KPK sebab mereka telah melakukan pencurian, penggelapan pajak ini," tegas Hipni.

"Kami masih menunggu apabila sampai hari Senin tidak ada konfirmasi dari walikota dan Dirut PDAM maka pansus akan menaikan masalah tersebut ke PTUN, karena sudah tiga surat yang kami layangkan ke mereka belum pernah terjawab sementara kerugian kita sudah ratusan miliar," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Direktur PDAM Way Rilau AZP Gusti Mego atau yang biasa di sapa Peni membantah tudingan pihak Pansus Peningkatan PAD DPRD Kabupaten Pesawaran dan juga PDAM Kabupaten Pesawaran yang menyebut pihaknya tidak membayar pajak selama 12 tahun.

Peni menyebutkan tudingan yang di tujukan kepihaknya hanya tidaklah benar. Dirinya membantah bahwa pihaknya tidak membayar pajak seperti yang dituduhkan pihak Pansus PAD dan PDAM Pesawaran.

"Tidak benar itu, itu semua hoax, kami selalu membayar pajak ke Provinsi bisa di lihat bukti pembayarannya ada di kantor kami," ungkap Peni, Sabtu (27/10). 

(snd/JPN)

Komentar

Lampung Lainnya