Perwakilan Jurnalis Sukabumi Ngahiji saat menyampaikan penolakan RKUHP terkait kinerja jurnalis ke RAI Heri Gunawan.

JPNews – Dua Anggota DPR RI asal Sukabumi, Heri Gunawan (Partai Gerindra) dan Reni Marlinawati (PPP) siap untuk mengawal penolakan Rancangan KUHP yang kini menjadi pembahasan hangat di senayan. Pengawalan itu tercetus setelah puluhan wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Sukabumi Ngahiji mendatangi keduanya seraya menyampaikan aspirasi. 

Dalam kunjungan ke Rumah Aspirasi Reni Marlinawati di Jalan Brawijaya, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, para insan pewarta meminta agar Ketua Fraksi PPP DPR RI itu dapat memperjuangkan aspirasi penolakan RKUHP.

“Penolakan terhadap RKUHP seputar kerja jurnalistik itu apabila disahkan bisa mengganggu bahkan momok bagi kami (wartawan) di lapangan. Kenapa harus diatur KUHP, toh kinerja jurnalistik sudah jelas payung hukumnnya yakni Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Kami wartawan Sukabumi menolak,” ungkap perwakilan Jurnalis Sukabumi Ngahiji, Wildan Topan dari MNC Grup, Jumat (16/2).

Reni memastikan, semua aspirasi wartawan Sukabumi terkait RKUHP itu akan diperjuangkan olehnya. Meski Reni bukan merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) dan Komisi yang membidanginya, namun ia akan menugaskan anggota Fraksinya mengawal RKUHP. Reni juga meminta penolakan itu disuguhkan secara konseptual dan dilampiri dengan kajian akademis maupun empiris.

“Kawan-kawan media menyampaikan aspirasi ke saya, itu tepat. Saya akan perjuangkan aspirasi kawan-kawan media. Apalagi, pembahasan mengenai RKUHP baru memasuki pasal 200-an, jadi belum terlambat,” kata Reni.

Senada dikatakan Maman Suparman, Koordinator Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI HG) di Jalan Arif Rahman Hakim, Warudoyong, Kota Sukabumi. Maman menyebut, proses pengawalan menjadi tanggung jawab moral dan politis. Apapun aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat, termasuk wartawan, bakal dikawal HG.

“Semua aspirasi, Insyaallah kami akan perjuangkan. Seperti yang sekarang, tentu sudah menjadi kewajiban HG dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi kawan-kawan media. Semua akan disampaikan ke beliau. Apalagi rencananya beberapa hari ini HG akan melakukan reses. Kawan-kawan media ini merupakan mitra kami,” ujar Maman.

Salah seorang penggagas gerakan Jurnalis Sukabumi Ngahiji, Toni Kamajaya menegaskan, penolakan RKUHP terkait kerja jurnalistik ini akan dilakukan dengan dua cara. Pertama, akan melakukan aksi damai yang rencananya di gelar seratusan wartawan, baik cetak maupun elektronik di Simpang Ratu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin (19/2) mendatang.

Kedua, secara dialogis, yakni penyampaian ke masing-masing anggota DPR RI yang berangkat dari Daerah Pemilihan Jabar (Dapil) IV meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Legislator Senayan yang berangkat dari Sukabumi ada enam orang. Kami berharap, melalui lidah mereka penolakan RKUHP seputar kerja jurnalistik ini dapat tersampaikan dan diperjuangkan di masing-masing fraksinya,” tegas Toni.

Menurutnya, apabila RKUHP disahkan DPR, kerja jurnalistik bisa terganggu. Yang menjadi sorotan adalah tiga pasal, diantaranya 285, 305, serta terkait "pembukaan rahasia", yang dimuat di dua pasal yaitu pasal 494 (1) dan 495 (1). Toni menilai, kinerja jurnalistik sudah diatur dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

"Kami minta pasal-pasal yang nantinya akan mengganggu tidak disahkan. Sebab potensi di pasal itu ada pemidanaan bagi penulis berita, terutama dalam pasal terkait berita bohong, contempt of court dan pembukaan rahasia," pungkas Toni. (rls/hrl/drw)

Komentar

Jabar Lainnya