Ketua Sukabumi Journalist Forum, Toni Kamajaya (kiri) didampingi Wilda Topan (kanan) saat memberikan keterangan.

JPNews - Puluhan wartawan, media cetak maupun elektronik, baik online maupun televisi yang bertugas di Sukabumi, Jawa Barat sepakat menolak Rancangan KUHP terkait kerja-kerja jurnalistik. 

Penolakan itu mereka sepakati saat berkumpul di kediaman wartawan senior Sukabumi, di Kampung Lodaya, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (15/2) sore.

"Kami sepakat menolak RKUHP seputar kerja jurnalistik. Apabila hal itu disahkan ini dikhawatirkan akan mengebiri kinerja jurnalis ke depannya," papar Ketua Sukabumi Journalist Forum, Toni Kamajaya kepada JP-News.id, Kamis (15/2) malam.

Lanjut Toni, apabila RKUHP disahkan DPR kerja jurnalistik bisa terganggu. Ditegaskannya, kinerja jurnalistik sudah diatur dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

"Kami minta pasal-pasal yang nantinya akan mengganggu tidak disahkan. Sebab potensi di pasal itu ada pemidanaan bagi penulis berita, terutama dalam pasal terkait berita bohong, contempt of court, dan pembukaan rahasia," imbuhnya.

Hal senada disampaikan, Wilda Topan Jurnalis dari MNC TV, menyebutkan ketiga pasal itu yakni  285, 305,  serta terkait "pembukaan rahasia", yang dimuat di dua pasal. Pertama pasal 494 ayat 1 495 ayat 1.

Tambahnya, Kita meminta dan mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengembalikan fungsi dan peran jurnalistik sesuai diatur UU No 40 tahun 1999

"Tiga pasal di atas dinilai bermasalah karena tafsirnya yang tidak baku, sebagai insan Jurnalis Pekerja pers, kami merasakan adanya campur tangan kekuasaaan yang dilakukan dengan sistematis dan melemahkan arti demokrasi, juga sebuah kemunduran negara demokrasi," tandasnya. (hrl/drw)

Komentar

Jabar Lainnya