Gunawan

JPNews – Polemik turunnya izin lokasi alih fungsi lahan di Kecamatan Cikarang Timur dan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus membuat masyarakat resah.

Pasalnya, pihak-pihak terkait dalam perizinan tersebut mengapa dengan mudahnya mengeluarkan izin itu. Padahal, pengembang yang melakukan alih fungsi lahan itu jelas-jelas menyalahi aturan.

Hal itu seperti diungkapkan Tokoh Masyarakat Cikarang Timur (Ciktim), Gunawan, yang mempertanyakan izin lokasi seluas 1.861 hektare alih fungsi lahan di Kecamatan Cikarang Timur (Ciktim) dan Cikarang Pusat (Cikpus) yang diberikan kepada 5 anak perusahaan, yang berasal dari satu pusat perusahaan pengembang besar.

Gunawan, mempertanyakan perizinan tersebut bisa dengan mudahnya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Seperti pertimbangan teknis pertanahan dari BPN, tata guna lahan dari Dinas PUPR, dan terakhir izin lokasi dari Bupati Bekasi.

“Ketiga perizinan tersebut bisa diterbitkan diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Kuat dugaan, ini ada penyalahgunaan wewenang, dan diduga juga ada unsur gratifikasinya,” ujar Gunawan kepada JP-News.id, Senin (29/1).

Beber Gunawan, alasan-alasan dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Salah satunya, ke 5 perusahaan pengembang tersebut jelas-jelas anak usaha pengembang berskala nasional, yang berjenis usaha real estate.

“Tetapi kok bisa diloloskan untuk memohon izin lokasi di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” terangnya.

Ia menambahkan, mengapa ke 5 anak usaha tersebut bisa diloloskan izin lokasi alih fungsi untuk lahan seluas 1.861 hektare.

“Padahal jelas-jelas dalam aturan hukum itu memperbolehkan lahan alih funsi lahan untuk seluas 400 hektare,” tambahnya.

Lanjutnya, ke 5 anak usaha tersebut harusnya bisa lolos mendapatkan izin itu memenuhi proses penelitian, pengolahan data, dan analisa subyek berupa identitas pemohon, serta analisa obyek berupa luas tanah yang dimohon.

“Pada tugas kesemuanya ini berada di pejabat teknis pemberi izin baik di BPN, Dinas PUPR maupun Dinas Perizinan,” tegasnya.

Padahal, tambah Gunawan, peraturan untuk melaksanakan hal itu terdiri dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Perubahan Penggunaan Tanah.

“Juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. Itu semua regulasinya harus ditaati, jangan dilabrak,” jelasnya.

Untuk diketahui, perusahaan-perusahaan tersebut bukan agroindustri tetapi izin lokasinya agroindustri ini jelas pelanggaran. Artinya izin lokasi yang ditandangani oleh bupati cacat hukum karena peruntukannya untuk izin agroindustri tetapi perusahaan yang diberikan izin bergerak di bidang real estate.

“Seharusnya izin lokasi diberikan kepada perusahaan yang bergerak sesuai peruntukannya. Maka, izin lokasi tersebut cacat hukum dan harus dicabut oleh bupati,” pungkasnya. (tin)

Komentar

Jabar Lainnya