TOP 0 Daerah

Pansus DPRD Kabupaten Pesawaran saat rapat dengar pendapat (hearing) dengan Disperindag setempat, Jumat (12/10). FOTO: SANDI/JP-News.id

JPNews - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pesawaran, bingung terkait tanggapan para pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat yang tak seirama.

"Ya bagaimana kami ingin menyimpulkan masalah ini, sedangkan penjelasan antara kadisnya, kabid, keuangannya, dan para KUPT pasarnya saja berbeda-beda," ketus Ketua Pansus Peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran, Hipni Idris saat dengar pendapat (hearing), Jumat (12/10).

Menurut dia, pansus telah menetapkan PAD Disprindag tahun 2019 mencapai Rp 2 miliar selama setahun, mengingat tinggi potensi kebocoran PAD pada retribusi pasar.

"Setelah kami mengevaluasi langsung kelapangan, angka Rp 2 miliar itu sudah cocok kalau kita bebankan sebagai PAD kepada mereka," ungkap Hipni.

Lebih jauh, Hipni menuturkan bahwa Disperindag Kabupaten Pesawaran tidak menjalankan perbup dan perda, karena mereka menarik retribusi para pedagang asal-asalan.

"Seharusnya penarikan itu sesuai dengan perbup dan perda, sedangkan kenyataan dibawah mereka tidak menggunakan peraturan tersebut, berartikan mereka telah mengangkangi peraturan yang sudah ada," beber dia.

Sementara itu, Kepala Dinas (Disperindag), Sam Herman mengakui hearing dengan Pansus Peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran meminta tahun 2019 PAD pasar bisa tembus Rp 2 miliar.

"Pansus meminta tahun 2019 PAD pasar bisa tembus 2 milyar," singkat dia. (snd/mst/JPN)

Komentar

Daerah Lainnya