ilustrasi

JPNews - Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Jawa Barat, mencatat baru sekitar 60 persen dari kuota 485 angkutan khusus sewa atau angkutan umum berbasis daring yang sudah berbadan hukum. Jumlah itu hasil penjaringan pada Jumat-Minggu (9-11/2).

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi R Imran Whardhani mengatakan Angkutan Khusus Sewa (ASK) beroda empat yang ada di wilayahnya mencapai ribuan unit. Namun sesuai Peratuan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 dan pemberian kuota dari Pemprov Jabar kuota ASK yang boleh beroperasi di Kota Sukabumi hanya 485 unit.

“Jadi masih banyak pengemudi ASK yang belum melengkapi administrasi operasionalnya seperti berbadan hukum maupun masuk dalam koperasi," kata dia Sukabumi.

Adapun rutenya, sambung Imran, wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Nantinya, setelah berbadan hukum dan mendapatkan izin operasional ASK tersebut harus menjalani KIR kemudian plat nomornya diganti huruf belakangnya menjadi OLT tetapi plat nomor polisinya masih hitam.

Menurut dia, pihaknya sudah menegur setiap pengemudi ASK yang belum berbadan hukum untuk melengkapi berkasnya dan bergabung dengan koperasi yang saat ini sudah ada tujuh koperasi ASK yang legal.

"Dengan adanya badan hukum tersebut untuk melindungi kegiatan operasional mereka agar tidak terjadi bentrokan dengan pengemudi angkutan umum lainnya seperti angkot dan ojek konvensional," katanya.

Di sisi lain, Imran mengatakan pembatasan kuota tersebut untuk menertibkan ASK dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi penumpangnya.

Sementara ini, untuk membedakan ASK dengan kendaraan pribadi yakni di kaca depan dan belakang kendaraan wajib dipasang stiker logo koperasi atau perkumpulannya.

Dengan demikian, masyarakat bisa membedakan mana ASK dengan kendaraan pribadi. Selain itu, calon penumpang pun bisa membatalkan jika ASK tersebut tidak terpasang stiker khusus. (hrl/tin)

Komentar

Jabar Lainnya