JPNews - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung melaksanakan pembahasan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD-P Tahun 2018, Senin (24/9), di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut Ketua TAPD Provinsi Lampung diwakili oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin, didampingi anggota tim lainnya. Sedangkan dari Pemkab Pesibar dihadiri langsung Ketua TAPD Pesibar yang merupakan Sekkab, Azhari, Wakil Ketua I DPRD Pesibar, M. Towil, serta didampingi oleh anggota TAPD lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa, APBD-P pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD, dengan perkembangan atau akibat perubahan keadaan seperti, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 

"Selain itu, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, keadaan darurat, atau keadaan luar biasa," ungkap Tedi.

Dilanjutkannya, kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2018. 

"Setelah tahapan pembahasan dan evaluasi ini, selanjutnya Gubernur Lampung akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang evaluasi RAPBD-P Pesibar," sambungnya.

Lanjut Tedi, tahapan berikutnya yakni Bupati Pesibar beserta Pimpinan DPRD Pesibar akan memberikan tanggapan terhadap evaluasi dimaksud. 

"Sehingga setelah itu Gubernur Lampung akan menerbitkan Nomor Register Perda APBD-P Pesibar agar Perda dimaksud dapat disahkan. SK Gubernur Lampung tentang evaluasi tersebut dikeluarkan paling lambat 15 hari setelah penyampaian RAPBD-P," tukasnya. (ers)

Komentar

Lampung Lainnya