TOP 0 Politik

KPU Kota Sukabumi merilis hasil uji publik terkait usulan Daerah Pemilihan (Dapil), Sabtu (10/2), seluruh perwakilan partai politik diundang dalam rilis uji publik tersebut yang melibatkan kalangan akademisi.

JPNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi merilis hasil uji publik terkait usulan Daerah Pemilihan (Dapil), Sabtu (10/2) di Fresh Hotel, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi Jawa Barat. Hasil uji publik juga disampaikan kepada seluruh perwakilan partai politik yang diundang dalam rilis uji publik tersebut yang melibatkan kalangan akademisi.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara memaparkan, ada beberapa masukan yang akan diusulkan ke KPU Provinsi, kemudian dilanjutkan ke KPU RI terkait Dapil. Apakah Dapil akan tetap seperti sebelumnya, atau dirubah dengan beberapa opsi, Agung menyebut, pihak KPU RI yang akan memutuskan.

"Ini kan uji publik. Dihadiri akademisi, partai politik, anggota dewan dan pemerintah daerah. Dari hasil ini, ada beberapa masukan terkait Dapil. Walaupun memang idealnya dapil tetap sama seperti tahun 2014," beber Agung kepada awak media usai kegiatan.

Agung kembali menegaskan, untuk penetapan Dapil akan berubah atau tidak, pihak KPU RI yang lebih berwenang untuk memutuskan. KPU RI pula yang akan mengkaji soal usulan Dapil yang dianggap lebih memenuhi azas.

"Semua partai setuju, cuma ada usulan-usulan lain sebagai tambahan. Saya enggak berani menyampaikan, karena ranahnya itu KPU RI. Kita sesuai arahan saja, mengajukan dua atau tiga usulan," imbuh Agung.

Seperti diketahui, Kota Sukabumi yang memiliki tujuh kecamatan terbagi menjadi tiga Dapil, diantaranya Dapil I (Cikole-Citamiang), Dapil II (Warudoyong-Gunungpuyuh) dan Dapil III (Baros-Cibeureum-Lembursitu). Beberapa usulan terkait perubahan Dapil, diantaranya perubahan Dapil Cikole dan Gunungpuyuh, atau bahkan penyatuan Warudoyong dan Lembursitu.

"Pokoknya seperti itu. Selama tidak melebihi kursi per Dapil, dan selama itu memenuhi azas, tidak apa-apa. Jumlah kursi (parlemen) tetap 35, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Disesuaikan juga dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan," pungkas Agung. (hrl/drw)

Komentar

Politik Lainnya