JPNews - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memeriksa dua perusahaan yang menjadi viral atas video mengenai TKA pekerja kasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kedua peeusahaan itu adalah perusahaan  kereta api cepat Jakarta-Bandung (PT KCIC) dan Sinohydro Co. Ltd (SINOHYDRO) selaku vendor atau kontraktor pelaksana.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menututkan hasil pemeriksaan dan pelacakan dokumen izin kerja, Kemnaker tidak menemukan adanya pelanggaran izin penggunaan TKA karena TKA yang dimaksud adalah legal. Mereka memiliki  izin dan jabatannya yang sesuai.


"Kalau dilihat dari jabatannya ini adalah TKA yang profesional dan setelah kita cek memang sesuai dengan izin yang ada di Kemnaker," kata dia di Jakarta, Rabu (19/09).

Hanif meminta masyarakat tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dilebih-lebihkan terkait beredarnya video ini. Hanif mengatakan dalam video tersebut terdapat juga tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA.

"Artinya ada TKI sebagai pendamping sesuai ketentuan. Nah sayangnya pendampingnya tidak mampu memberikan penjelasan kepada warga setempat sehingga menimbulkan kecurigaan dan kesan seolah-olah TKA tersebut buruh kasar dan ilegal," kata dia.

Kemudian, lanjut Hanif, diperoleh informasi juga jika lokasi kejadian kebetulan dalam proses pembebasan lahan, namun warga belum menerima uang ganti rugi lahan. 

"Makanya ketika ada tim yang mengukur tanah maka jadi sensitif," tambahnya.

Hanif mengimbau  supaya pihak Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung harus memberikan informasi pelaksanaan pekerjaannya kepada bupati dan walikota yang daerahnya dilalui jalur pembangunan rel kereta.

"Tujuannya agar kepala desa dan ketua  rukun tetangga mendapatkan informasi kegiatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang berada di sekitar lokasi," kata Hanif.

(ant/mam/JPN)

Komentar

Jabar Lainnya