TOP 0 News Indepth

Bupati Karawang Cellica Nurrchadiana

JPNews - Penanganan dugaan skandal megakorupsi mark up pengadaan lahan Kampung Budaya yang ditaksir telah merugikan keungan negara Rp 6 miliar membuat sejumlah pihak ikut menanggapi. Bupati Karawang Cellica Nurrchadiana saat diwawancarai mengatakan, ia tak mengetahui secara detail tentang permasalahan tersebut. Namun ia menantang kejaksaan untuk segera membuktikan jika memang ada tindakan korupsi dalam proses pengadaan lahan Kampung Budaya.

“Kalau ada temuan, ya buktikan temuan itu, dan itu bukan zaman saya," kata Cellica kepada awak media.

Meski demikian, ia tampak ingin membela dan masih meyakini jika PNS Pemkab Karawang melakukan segala tindakannya berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.

“Saya tidak tahu. Yang jelas semua PNS Pemkab Karawang saat itu pasti melakukan sesuatu sesuai aturan,” tegasnya.

Seperti diketahui, perkara dugaan skandal megakorupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Kampung Budaya di Desa Wadas, Kecamatan Telukjembe Timur, pada tahun 2013, segera dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Kepala Kejari Karawang, Sukardi mengatakan, meski pihaknya terus digembosi oleh oknum-oknum yang merasa terusik dengan adanya penyelidikan kasus tersebut. Namun, pihak kejaksaan tidak akan mundur.

"Kalau tidak pekan ini, berarti pekan depan paling lambat. Kita masih siapkan berkasnya dulu, agar saat dilimpahkan sudah lengkap," ujar Sukardi.

Diakui Sukardi, kasus tersebut menarik perhatian banyak pihak karena menyeret nama-nama pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Maka agar penanganannya jauh lebih objektif, pihaknya melimpahkan perkara tersebut ke Kejati Jawa Barat.

"Agar lebih objektif, sengaja kita alihkan ke Kejati. Sehingga tidak ada anggapan lain-lain ketika proses ini terus berlanjut. Ini perang bintang, upaya penggembosan memang ada. Tapi kita akan maju terus," katanya.

Jika melihat pada bukti-bukti, akan ada lebih dari satu tersangka dalam perkara tersebut. Namun menurut Sukardi, semua baru akan bisa dipastikan setelah gelar perkara dan peningkatan status ke tahap penyidikan.

"Akan lebih dari satu jika melihat pada bukti-bukti, beberapa pejabat juga sudah diperiksa, termasuk (mantan, Red) kepala dinas (Kadis)-nya," sebut Sukardi.

Sebelumnya diberitakan, penyidik kejaksaan menemukan bukti terjadinya mark up harga dalam pembelian lahan untuk pembangunan Kampung Budaya senilai Rp 13 miliar. Dimana pada bulan September 2013, pemilik pertama menjual lahan tersebut dengan harga Rp 1,2 juta per meter. Dan pada bulan Desember 2017, lahan tersebut dibeli pemerintah dengan harga Rp 2,5 juta per meter.

Kenaikan harga dalam kurun waktu tiga bulan yang hampir mencapai 100 persen dari harga semula tersebut, dinilai tidak wajar dan ril dengan situasi sebenarnya. Karena jauh di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan di wilayah tersebut.

"Harga pembelian pemerintah terlalu tinggi, dari harga rata-rata lahan di sana berdasarkan NJOP. Akibatnya negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 13 miliar. Jika harga sesuai dengan kondisi ril, kita perkirakan harga tidak akan lebih dari Rp 7 miliar," kata Sabrul Iman, Ketua Tim Pemeriksa Kejari Karawang.

Akibat harga pembelian lahan yang tinggi itu, diperkirakan telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 6 miliar. Sementara tahapan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dipastikan telah rampung.

Dukungan berbagai elemen masyarakat terus mengalir, di antaranya dari organisasi kemasyarakatan dan 23 BEM Perguruan Tinggi se-Karawang yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Karawang (Imaka). (tin/gun/hrl)

Komentar

News Indepth Lainnya