Praktisi Hukum Sukabumi, Bahtera Gurning

JPNews - Praktisi Hukum Sukabumi, Bahtera Gurning menilai kecelakaan bus pariwisata PT. Jakarta Wisata Transport di jalur turunan Letter S Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (8/9) lalu. Mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat.

Menurut dia, kecelakaan yang terjadi khususnya keluarga korban memiliki hak untuk mempersoalkan kejadian tersebut dari sisi hukum (clas action).

“Sebenarnya ada celah bagi masyarakat atau korban untuk menggugat pemerintah maupun pengusaha bus jika ada kejadian seperti hal ini,” tutur kepada JP-News.id, Rabu (12/9). 

Lanjut Bahtera, masyarakat memiliki dasar untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan Pasal 213 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Pemerintah memiliki kewajiban melengkapai sarana dan sarana lalu lintas termasuk didalamnya rambu dan keselamatan lalu lintas. Gugatan bisa dilakukan secara kelompok maupun individu," bebernya.

Bahtera mengatakan, jika berdasarkan pengecekan di lapangan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 21 orang dinyatakan tewas termasuk sopir dan korban luka-luka. Salah satu faktor penyebabnya selain disebabkan oleh faktor manusia juga dipengaruhi kurangnya rambu dan marka jalan atau kondisi jalan yang tidak layak, masyarakat memiliki peluang untuk menggugat pemerintah.

”Kalau berdasarkan pengecekan di lapangan, kecelakaan lalu lintas terjadi dipengaruhi kurangnya rambu atau kondisi jalan yang tidak layak, masyarakat memiliki peluang untuk menggugat pemerintah,” tegasnya. 

Disamping itu, lanjut Bahtera, masyarakat atau keluarga korban juga bisa menggugat perusahaan bus wisata tersebut jika terdapat kelalaian.

"Mengacu pada pasal 141 undang-undang yang sama disebutkan, pengusaha angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan  untuk penumpang. Sehingga jika terjadi kecelakaan, pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian harus bisa memastikan terpenuhinya unsur-unsur ini," ungkapnya.

“Kalau terbukti ada kelalaian dari pihak perusahaan,  perusahaan bertanggungjawab secara materil maupun immateril. Walaupun perusahaan sudah mengalihkan pertanggungjawaban ke pihak asuransi, perusahaan harus memfasilitasi untuk realisasinya,” sambungnya.

Untuk mencegah agar terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut, Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali Jalur Cikidang. Apalagi, jalur tersebut merupakan jalur wisatawan.

"Pemerintah melengkapi rambu atau pun kondisi jalan agar lebih memadai dan memudahkan para pengemudi.  Kalau memang dijalur itu tidak memungkin di lalui bus, harus tegas diberi aturan, bisa saja dengan membuat portal atau ada petugas yang menjada di pangkal ruas jalan di Cibadak,” ucapnya. (drw)

Komentar

Jabar Lainnya