TOP 0 News Indepth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsika, Sony Hersona.

JPNews – Skandal megakorupsi mark up pengadaan lahan Kampung Budaya dinilai buah dari kecerobohan dan tak disiplinnya sistem penganggaran dalam tata pemerintahan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

Akibat dugaan tindakan melanggar hukum ini, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi juga terhadap perekonomian negara. Hal tersebut diungkapkan Ekonom Unversitas Negeri Singaperbangsa (UNSIKA) Karawang, Sony Hersona, Rabu (7/2).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsika ini mengatakan, sistem penganggaran dalam tata pemerintahan yang baik dalam setiap perencanaannya akan menghitung secara rinci setiap uang negara yang akan dipakai, menilai azas manfaat bagi rakyat, dan mepertimbangkan juga potensi pendapatan yang akan didapat berupa PAD.

“Lemahnya perencanaan adalah awal dari gagalnya pembangunan,” kata Sony menanggapi dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu (7/2).

Namun seperti diketahui, pengadaan lahan Kampung Budaya yang ditaksir merugikan keuangan negara hinggga Rp6 Miliar, dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Pemeriksa Kejaksaan Negeri Karawang, justru pengadaan lahan Kampung Budaya yang luasannya 6016 meter, justru sebaliknya.

Tim Appraisal yang seharusnya dibentuk sebelum adanya angka penjual yang diajukan oleh penjual, namun malah dibentuk setelahnya dengan menyesuaikan harga dengan yang ditawarkan oleh penjual lahan.

Sony mengatakan, terlepas apa yang menjadi hasil keputusan hukum tersebut, celah berupa tak disiplinnya sistem penganggaran atau budgeting dalam tata pemerintahan (legislatif, eksekutif, red) di Pemkab Karawang selama ini, harus segera dibenahi karena menjadi hulu dari setiap tindak korupsi.

“Sebenarnya perencanaan tidak bagus itu bisa dilihat dari penyerapan anggaran, kan selama ini penyerapan tidak maksimal. Setiap uang yang dikeluarkan dari sudut ekonomi harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya, berupa rakyat menikmati, juga menghasilkan PAD,” katanya.

Selain kedisiplinan perencanaan, Sony juga mengingatkan prinsip transparansi dan juga keadilan dalam hasil penganggaran.

Ia mewanti-wanti, prinsip transparansi setiap anggaran yang dikeluarkan, publik harus tahu, dan juga skala prioritas penganggaran yang didasari keadilan penganggaran harus juga dibenahi dalam sistem penganggaran dalam tata pemerintahan di Pemkab Karawang.

“Dalam penganggaran juga harus dilihat prinsip fairness, apakah justru yang dianggarkan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu juga apakah sudah disiplin dalam hal ini kembali lagi ke perencanaan sebagai contoh, yang dibeli ini padahal yang dibutuhkan itu,” tandasnya. (tin)

Komentar

News Indepth Lainnya