TOP 0 Daerah

Sugiono

JPNews - Kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau, Sugiono terus bergulir.

Pembangunan rabat beton yang dinilai amburadul serta ketidak transparanan Kades dalam mengelola dana tersebut memicu protes dari warganya sendiri.

"Banyak yang gak beres di desa kami, pembangunan rabat beton itu tidak sesuai dengan anggaran yang dibuat, baru sebulan bangunan tersebut telah mengelupas, saya mohon agar aparat terkait (pemkab) bisa mengevaluasi kinerja dari Kades Tanjung Rejo," ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, beberapa waktu lalu.

Kepemimpinan Sugiono yang tidak transparan dan terkesan arogan tersebut membuat empat orang Kepala dusun desa setempat mengundurkan diri.

"Saya dan tiga teman saya mundur dari jabatan Kadus, saat kami tanya tentang data anggaran pembangunan di tahun 2017 kades menolak, dia bilang itu bukan urusan Kadus, bahkan raskin di desa kami sisa sampai 1 ton lebih. Gak tau sisanya dikemanakan oleh kades," ungkap salah seorang mantan kadus.

Investigasi JP-News.id di lapangan menemukan fakta bahwa banyak terjadi dugaan pelanggaran.

Menurut sumber yang bisa dipercaya, selain rabat beton dan raskin, Kades desa Tanjung Rejo juga tidak membagikan uang transportasi bagi ibu ibu PKK sebesar Rp50ribu per anggota saat digelarnya lomba desa.

"Mas catat ya, pembangunan rabat beton gak beres, raskin gak beres, BUMDes di catatan ada namun tidak jelas apa BUMDesnya, Karang taruna juga gak jelas, jangankan itu, dana PKK yang jumlahnya Rp50ribu buat transportasi saja ditilep dengan Kades, saat ibu ibu PKK datang ke Balai Desa pak Kades tidak mau menemui," ujar sumber yang lain sesaat setelah mengirimkan surat laporan warga ke Komisi I DPRD Pesawaran.

"Kami menghimbau laporan kami di tindak lanjuti, kami sedang rembuk dengan warga yang lain untuk rencana kedepannya. Kami akan melakukan demo jika laporan ini tidak ditindak, bila perlu akan kami kawal sampai ranah hukum," tegasnya. (ram/ran/JPN)

Komentar

Daerah Lainnya